![]() |
| Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, melanjutkan kunjungan kerja untuk mengevaluasi program Desa berdaya di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Rabu (21/10/2026). |
MANDALIKAPOST.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mempercepat pelaksanaan Program Desa Berdaya di seluruh kabupaten/kota. Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, melanjutkan kunjungan kerja untuk mengevaluasi program tersebut di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Rabu (21/10/2026).
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan program unggulan daerah dalam menekan angka kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan ekstrem berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Indah Dhamayanti Putri menekankan pentingnya komitmen dan optimisme kepala desa dalam mengelola anggaran Program Desa Berdaya. Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu instrumen strategis untuk mengoptimalkan potensi lokal di tengah keterbatasan ruang fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah.
“Ketika mengajukan program, para kepala desa harus optimistis bahwa program tersebut dapat tuntas dilaksanakan. Desa Berdaya ini dirancang agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan intervensi secara kolaboratif, baik di sektor pertanian, peternakan, pariwisata, hingga kesehatan, sehingga dampaknya terukur,” ujar Wagub.
Pemprov NTB juga memberikan apresiasi kepada aparatur pemerintahan di Kecamatan Alas karena seluruh desa di wilayah tersebut telah menyelesaikan proses administrasi hingga tahap pencairan dana Program Desa Berdaya.
Berdasarkan data evaluasi Pemprov NTB, dari total 257 desa dan kelurahan yang menjadi sasaran program, hampir 130 di antaranya masih dalam proses penyelesaian pencairan dana.
Karena itu, desa-desa di wilayah Sumbawa bagian barat, seperti Kecamatan Alas, Alas Barat, dan Buer, didorong untuk mempercepat pengajuan program agar manfaat pemberdayaan ekonomi segera dirasakan masyarakat.
Evaluasi tersebut juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pada sektor pertanian dan peternakan, pelaksanaan program dinilai menjadi salah satu yang paling cepat terealisasi.
Berbagai hasil dan praktik baik dari pelaksanaan program tersebut nantinya akan dipublikasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (DPMD Dukcapil) NTB. Langkah ini diharapkan menjadi contoh bagi desa-desa lain di Pulau Sumbawa maupun Pulau Lombok dalam mengembangkan potensi lokal.
Di bidang pendidikan, Wagub menginstruksikan kepala sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK untuk memperkuat sinergi dalam menekan angka putus sekolah serta menjaga motivasi belajar siswa. Menurutnya, tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya memutus rantai kemiskinan.
Kepala desa juga diminta memastikan bantuan Program Desa Berdaya disalurkan secara tepat sasaran, terutama kepada kelompok masyarakat rentan yang belum tersentuh program perlindungan sosial.
Mewakili Bupati Sumbawa, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, menyampaikan bahwa kondisi daerah hingga saat ini berjalan aman dan kondusif.
Ia menjelaskan, Kabupaten Sumbawa menerapkan dua skema utama Program Desa Berdaya, yakni Desa Berdaya Tematik untuk mengoptimalkan potensi lokal dan Desa Berdaya Transformatif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.
Rachman juga memaparkan perkembangan di sektor perlindungan sosial. Berdasarkan data yang disampaikan, kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat turun dari 85 kasus pada 2025 menjadi 61 kasus hingga Oktober 2026.
Selain itu, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa telah melakukan mediasi dan konseling terkait Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) terhadap 53 pasangan sepanjang 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah perkawinan anak.
Usai berdialog dan menyerap aspirasi para kepala desa, Wagub NTB bersama rombongan meninjau langsung lokasi penangkaran dan kandang penggemukan sapi di Dusun Telaga Bakti, Desa Dalam.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemantauan realisasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) melalui Program Desa Berdaya Tematik di sektor peternakan.
Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan bantuan telah diterima dan dikelola secara produktif oleh kelompok masyarakat penerima manfaat. Melalui pengembangan usaha peternakan, program ini diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa.

