 |
| Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto. |
MANDALIKAPOST.com - Gagalnya Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal masuk sebagai calon Ketua KONI NTB periode 2026-2030 tidak berhenti pada soal terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan.
Dinamika tersebut justru memunculkan pertanyaan politik baru. Apalagi, setelah Gubernur Iqbal dinyatakan tidak memenuhi syarat, sementara sejumlah nama lain juga tersingkir dari bursa, kemudian muncul figur baru yang disebut-sebut memiliki peluang kuat memimpin KONI NTB.
Direktur Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, menilai sejak awal terdapat kejanggalan yang layak dipertanyakan dalam proses pencalonan Gubernur Iqbal.
Analis politik kawakan Bumi Gora yang akrab disapa Didu itu mempertanyakan bagaimana mungkin seorang gubernur yang didorong maju sebagai calon Ketua KONI tidak terlebih dahulu dipastikan memenuhi seluruh persyaratan organisasi.
“Masak tim yang mendorong gubernur maju tidak mengetahui syarat dasar pencalonan? Itu kan bukan aturan yang muncul sehari sebelum pendaftaran. Kalau serius mengusung gubernur, seharusnya semua persyaratan sudah dipetakan sejak awal,” tegas Didu, Rabu (20/8/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi semakin janggal karena tim pendukung sebelumnya justru terlihat percaya diri dengan dukungan terhadap Iqbal.
Padahal, kata Didu, dalam kontestasi organisasi, menghitung jumlah dukungan saja tidak cukup. Persyaratan kandidat merupakan hal paling mendasar yang semestinya diverifikasi sebelum mesin dukungan digerakkan.
“Jangan hanya menghitung berapa cabang olahraga yang mendukung, tetapi lupa menghitung apakah kandidatnya sendiri memenuhi syarat untuk masuk gelanggang,” ujarnya.
Didu menilai kegagalan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi pihak-pihak yang sejak awal mendorong Gubernur Iqbal maju.
Sebab, apabila pencalonan tersebut benar-benar dirancang untuk memenangkan Iqbal, maka persoalan administratif dan persyaratan organisasi seharusnya sudah menjadi pekerjaan rumah pertama tim pemenangan.
Skenario Lapis Kedua
Namun, Didu meminta publik tidak berhenti pada dugaan kelalaian tim.
Ia mengajak masyarakat membaca dinamika tersebut dari perspektif politik yang lebih luas, terutama dengan melihat siapa yang akhirnya mendapatkan keuntungan setelah beberapa kandidat tidak masuk dalam arena kontestasi.
“Dalam politik, kita tidak boleh hanya melihat siapa yang gagal. Kita juga harus melihat siapa yang diuntungkan setelah seseorang gagal,” katanya.
Didu menegaskan, dirinya tidak menyimpulkan telah terjadi rekayasa. Namun, ia membuka kemungkinan adanya apa yang disebutnya sebagai “skenario lapis kedua”.
Menurut dia, bisa saja dorongan terhadap Iqbal sejak awal memang benar-benar tulus. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ada aktor politik yang melihat pencalonan gubernur sebagai bagian dari kalkulasi lebih panjang.
“Bisa saja ini sekadar salah kalkulasi. Tetapi bisa juga ada politik lapis kedua. Gubernur didorong maju, tetapi ketika beliau ternyata tidak bisa menjadi calon, sudah ada orang lain yang siap mengambil posisi,” ujarnya.
Ia kemudian menggunakan istilah “kuda troya” untuk menggambarkan kemungkinan tersebut.
Dalam metafora politik itu, Gubernur Iqbal bisa saja ditempatkan sebagai figur utama di depan, sementara kandidat alternatif telah disiapkan di belakang layar.
“Di depan seolah-olah semua orang sedang berjuang memenangkan gubernur. Tetapi di belakangnya mungkin sudah ada kandidat lain yang dipersiapkan,” kata Didu.
Namun, ia menegaskan istilah tersebut merupakan analisis politik, bukan tuduhan bahwa skenario tersebut benar-benar terjadi.
“Ini bukan tuduhan konspirasi. Saya hanya mengatakan publik punya alasan untuk bertanya. Politik tidak hanya soal apa yang terlihat di panggung, tetapi juga siapa yang berdiri di belakang panggung,” tegasnya.
Dari Iqbal, Mori hingga Nama Mohan
Pertanyaan tersebut, menurut Didu, semakin menarik jika melihat rangkaian figur yang muncul dalam kontestasi Ketua KONI NTB.
Sebelumnya, Mori Hanafi juga menjadi salah satu kandidat yang mendaftar bersama Gubernur Iqbal. Dalam perjalanan proses pencalonan, muncul pula dinamika dan dorongan agar Mori mundur dari kontestasi.
Di sisi lain, Ketua Tim Pemenangan Iqbal diketahui merupakan Ketua KONI Kota Mataram sekaligus berada dalam struktur Partai Golkar NTB.
Kini, setelah Gubernur Iqbal dan Mori sama-sama tidak menjadi kandidat, muncul nama Wali Kota Mataram Mohan Roliskana dalam pembicaraan mengenai bursa Ketua KONI NTB.
Mohan sendiri merupakan Ketua DPD Partai Golkar NTB. Di bidang olahraga, ia juga tercatat sebagai Ketua Wushu NTB.
Bagi Didu, rangkaian tersebut setidaknya layak dicermati secara politik.
“Satu per satu simpulnya muncul. Ada gubernur, ada ketua tim pemenangan, ada KONI Kota Mataram, ada Golkar, kemudian muncul nama Mohan setelah dua nama sebelumnya tidak menjadi kandidat. Apakah semuanya kebetulan? Bisa saja. Tetapi politik membutuhkan kita untuk membaca pola,” katanya.
Didu kembali mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan adanya rekayasa.
Namun, menurutnya, justru karena banyak simpul politik yang bersinggungan, proses pemilihan Ketua KONI NTB harus berlangsung transparan.
“Kalau memang semua ini kebetulan, buka saja prosesnya secara terang. Kalau memang tidak ada skenario, publik akan bisa menilai sendiri,” ujarnya.
Didu menilai persoalan terbesar justru berada di dalam lingkaran internal Gubernur Iqbal.
Jika sejak awal Iqbal memang serius ingin maju sebagai Ketua KONI NTB, maka tim yang mendorong pencalonan tersebut seharusnya menjadi pihak pertama yang memastikan seluruh persyaratan terpenuhi.
“Gubernur tidak boleh menjadi korban dari ketidaktahuan timnya sendiri. Kalau ada orang yang mendorong gubernur maju, orang itulah yang pertama kali harus memastikan beliau bisa maju,” katanya.
Karena itu, Didu meminta kegagalan Iqbal tidak semata-mata dibebankan kepada kandidat.
“Yang gagal bukan hanya kandidat. Tim yang mengantarkan kandidat juga harus dievaluasi. Sebab mereka yang membawa gubernur masuk ke arena,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa posisi Gubernur NTB berbeda dengan kandidat biasa.
Sebagai kepala daerah, Iqbal memiliki kekuasaan dan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam sektor pembinaan olahraga.
Karena itu, Didu mengingatkan agar dukungan politik terhadap gubernur dalam kontestasi organisasi olahraga tidak berubah menjadi transaksi kepentingan.
“Jangan sampai gubernur didorong maju hari ini, lalu ketika gagal, orang yang mendorongnya datang membawa tagihan politik. Itu yang harus diwaspadai,” katanya.
Didu menyebut ada satu pertanyaan sederhana yang menurutnya penting diajukan publik. Siapa yang paling diuntungkan dari tersingkirnya para kandidat tersebut?
Menurut dia, pertanyaan itu bukan untuk menuduh siapa pun, melainkan untuk membaca arah dinamika politik yang sedang berlangsung.
Jika setelah Iqbal dan Mori tidak menjadi kandidat kemudian muncul figur lain yang memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu, publik dinilai wajar mencermati proses tersebut.
“Jangan menuduh tanpa bukti. Tetapi jangan juga meminta publik berhenti bertanya ketika ada rangkaian fakta yang memang menarik untuk dibaca,” katanya.
Didu menegaskan, kontestasi Ketua KONI NTB pada akhirnya harus dikembalikan kepada kepentingan olahraga dan mekanisme organisasi.
Ketua KONI, kata dia, semestinya lahir dari kapasitas, pengalaman, kemampuan mengelola organisasi serta dukungan cabang olahraga. Bukan semata-mata karena kedekatan dengan kekuasaan.
“Jangan sampai KONI menjadi arena pertarungan politik kekuasaan. Olahraga harus tetap menjadi panglima,” pungkasnya.
.jpg )
