.jpg )
 |
| Pj bupati lombok timur, HM Juaini Taofik saat mengikuti rapat evaluasi kinerja di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri belum lama ini. (foto: Istimewa/MP). |
MANDALIKAPOST.com – Menjelang berakhirnya triwulan ketiga tahun 2024,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur belum
mencapai target yang ditetapkan.
Dari data
Sistem Evaluasi dan Monitoring Pendapatan Asli Daerah (SEMPAD) Lombok Timur per
Selasa (17/9/2024), PAD yang telah terserap baru mencapai Rp319.151.719.764
atau sekitar 54,28% dari target awal sebesar Rp587.940.308.000.
Badan
Pendapatan Daerah (Bapeda) Lombok Timur menjadi penyumbang terbesar dengan
kontribusi mencapai Rp139.284.348.469.
Di posisi
kedua, RSUD Soedjono Selong menyumbang Rp77.394.449.648, dan Dinas Kesehatan
Lombok Timur di posisi ketiga dengan realisasi Rp67.149.497.526.
Sektor pajak
daerah memberikan kontribusi sebesar Rp61.711.347.787, diikuti oleh retribusi
daerah sebesar Rp33.488.719.809 dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan senilai Rp17.001.660.225. Sisa realisasi PAD berasal dari PAD lainnya
yang sah, mencapai Rp206.949.991.944.
Kepala
Bapenda Kabupaten Lombok Timur, Muksin, menyebutkan bahwa pihaknya sedang
menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk
mengoptimalkan penyerapan PAD, terutama pada sektor tambang Mineral Bukan Logam
dan Batuan (MBLB).
“Salah satu
langkahnya adalah dengan menyediakan jembatan timbang di wilayah perbatasan
untuk angkutan material tambang,” ujar Muksin.
Muksin
menjelaskan, pengadaan jembatan timbang akan memastikan pengukuran yang lebih
akurat atas jumlah tambang yang keluar dan pembayarannya, dibandingkan dengan
sistem per truk yang sering kali tidak akurat.
“Kami akan
menganggarkan sekitar Rp800 juta untuk pengadaan jembatan timbang ini,”
tambahnya.
Pada tahun
2023, realisasi PAD dari sektor tambang MBLB hanya mencapai Rp16 miliar dari
target sekitar Rp50 miliar.
Dengan
langkah-langkah yang diambil, Pemda berharap dapat meningkatkan penyerapan PAD
dan mengurangi potensi kebocoran di sektor tersebut.
