 |
| Demo: Masa aksi saat merangsak masuk ke kantor Bupati Lombok Timur, (Foto: Rosyidin/MP). |
Kericuhan bermula saat massa mencoba merangsek masuk ke dalam Kantor Bupati melalui pintu tribun utama untuk bertemu langsung dengan pimpinan daerah.
Upaya tersebut dihalangi oleh barisan aparat Satpol PP dan Polres Lombok Timur menggunakan tameng. Benturan fisik tak terhindarkan ketika aparat memukul mundur massa, yang mengakibatkan beberapa demonstran terjatuh dan mengalami luka-luka.
Inti dari aksi ini adalah penolakan keras terhadap kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengambil alih pengelolaan destinasi wisata Sunrise Land Lombok (SLL) di Pantai Labuhan Haji. Massa menilai kebijakan tersebut mencederai semangat pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.
Situasi sempat memanas karena massa menolak ditemui oleh Asisten II Setda Lotim sebagai perwakilan Pemda. Mereka bersikukuh hanya ingin menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Bupati Lombok Timur.
Koordinator Umum aksi, Abdul Qodir Jaelani, mengecam keras tindakan aparat yang dianggap tidak proporsional dalam menangani massa aksi. Menurutnya, peserta aksi mengalami tekanan psikologis dan pembatasan ruang gerak yang diskriminatif.
“Perlakuan itu terlihat dari pembatasan ruang gerak, tekanan psikologis, hingga sikap represif yang tidak proporsional terhadap massa aksi yang sedang menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional,” tegas Abdul Qodir dalam orasinya.
Nada serupa disampaikan oleh Herwadi, aktivis senior PMII Lombok Timur. Ia menyoroti keterlibatan oknum yang diduga sebagai pengawal bupati dalam tindakan kekerasan tersebut dan mendesak Kapolres Lombok Timur untuk segera bertindak.
"Kami meminta dugaan keterlibatan oknum aparat dan pihak yang disebut sebagai pengawal bupati dalam tindakan represif terhadap massa aksi untuk diproses secara hukum," tuntut Herwadi.
Ketua LMND Lombok Timur, M. Hamzani, turut angkat bicara mengenai pola pikir birokrasi yang dinilainya masih diskriminatif. Ia menyayangkan adanya upaya pembungkaman suara rakyat dengan dalih stabilitas keamanan.
“Tidak ada kedaulatan yang lebih tinggi dari rakyat. Namun yang kami rasakan justru upaya pembungkaman aspirasi dengan dalih keamanan, yang berujung pada kekerasan dan tindakan represif,” ujar Hamzani dengan nada kecewa.
Meski situasi sempat tidak kondusif, pihak keamanan akhirnya berhasil mengendalikan keadaan melalui pendekatan persuasif dan pengamanan berlapis. Kendati demikian, massa mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar jika Bupati tetap enggan menemui mereka untuk memberikan klarifikasi terkait sengketa pengelolaan SLL tersebut.
.jpg )
