 |
| Koperasi: Sekda Lombok Timur, Dr. HM. Juaini Taofik (dua dari kanan) saat memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan koperasi merah putih, (Foto: Istimewa/MP). |
Langkah konkret diambil dengan membentuk tiga unit kerja khusus (Desk) untuk mengurai sengkarut persoalan lahan yang masih mengganjal di sejumlah desa.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Ballroom Kantor Bupati pada Kamis (22/1) kemarin, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menekankan bahwa kehadiran para Kepala Desa dan Lurah dalam forum ini merupakan bukti kepatuhan terhadap regulasi pusat.
"Kehadiran Bapak/Ibu sekalian adalah bentuk kepatuhan terhadap peraturan. Kepatuhan merupakan pilar utama pelaksanaan kebijakan, selain dukungan sumber daya, komunikasi yang efektif, dan struktur birokrasi yang solid," ujar Juaini Taofik di hadapan para peserta Rakor.
Meski semangat pembangunan KDKMP cukup tinggi, Sekda mengakui adanya tantangan besar di lapangan. Data menunjukkan masih banyak desa yang terkendala masalah teknis hingga administratif terkait lahan. Bahkan, tercatat ada 14 desa yang dilaporkan sama sekali tidak memiliki potensi lahan untuk pembangunan gerai pergudangan tersebut.
Menyikapi hal ini, Juaini Taofik menginstruksikan para kepala desa untuk melakukan penyisiran ulang terhadap aset yang mereka kelola.
"Kami tegaskan agar optimalkan dulu potensi lahan desa yang dimiliki sebelum melirik atau memanfaatkan lahan milik Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi," tegas Sekda.
Untuk memastikan solusi yang dihasilkan tepat sasaran, Pemkab Lombok Timur membagi penanganan masalah ke dalam tiga kelompok kerja (Desk).
Ketiga desk ini dipimpin oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Kepala Bidang Aset BPKAD Lombok Timur.
Berdasarkan data dari Kodim 1615/Lombok Timur, terdapat beragam kendala yang harus segera diurai, antara lain:
* 36 desa terkendala luas lahan yang tidak sesuai ketentuan.
* 24 desa memiliki lokasi yang tidak strategis.
* 15 desa masih dalam proses tukar guling.
* 22 desa memiliki lahan yang sudah terdapat bangunan di atasnya.
* Sisanya terkait masalah perizinan (8 desa), penimbunan (11 desa), hingga lokasi lahan yang berada di desa lain (14 desa).
Dandim 1615/Lombok Timur, Letkol Inf. Eky Anderson, yang turut hadir dalam rapat tersebut meminta para kepala desa untuk jujur dan transparan dalam memverifikasi kondisi lahan masing-masing. Verifikasi ini krusial sebelum data dibawa ke tingkat desk untuk dicarikan jalan keluarnya.
"Saya minta para Kepala Desa memverifikasi betul kondisi lahan masing-masing sebelum kita bahas di tiap desk. Setelah data klir di meja, barulah kita akan turun bersama untuk melakukan peninjauan lapangan guna memastikan kesiapan pembangunannya," kata Letkol Inf. Eky Anderson.
Pembangunan KDKMP ini diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi pedesaan di Lombok Timur melalui penyediaan fasilitas pergudangan dan gerai yang representatif, sesuai dengan visi percepatan pembangunan fisik nasional.
.jpg )
