 |
| Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, saat menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur di Kantor Gubernur NTB, Kamis (30/4/2026). |
MANDALIKAPOST.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan desa sebagai pusat pembangunan daerah melalui penguatan empat pilar utama, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, dan pelestarian lingkungan.
Penegasan ini disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur di Kantor Gubernur NTB, Kamis (30/4/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk menyerap aspirasi sekaligus menyelaraskan arah pembangunan berbasis desa.
“Pembangunan harus dimulai dari desa. Empat pilar ini menjadi fondasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Miq Iqbal.
Pada pilar pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB memprioritaskan intervensi di desa-desa yang masuk kategori kantong kemiskinan, khususnya di Lombok Timur sebagai wilayah dengan jumlah desa terbesar.
Program Desa Berdaya menjadi instrumen utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui pendekatan terintegrasi, meliputi bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kapasitas desa.
Di sektor ketahanan pangan, desa didorong mengoptimalkan potensi lokal, baik di bidang pertanian maupun peternakan, guna memastikan ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Sementara itu, pengembangan pariwisata desa diarahkan pada pemanfaatan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik ekonomi baru yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Gubernur juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Desa diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam.
“Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan. Desa harus menjadi kekuatan utama dalam menjaga keseimbangan ini,” ujarnya.
Selain empat pilar tersebut, Pemprov NTB turut memperkuat dukungan terhadap sektor ekonomi melalui peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Bank NTB Syariah, dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Pemerintah juga mendorong skema keberangkatan zero cost bagi PMI guna memastikan mereka dapat bekerja ke luar negeri secara legal, aman, dan tanpa beban biaya awal.
“Lombok Timur merupakan penyumbang PMI terbesar. Kita ingin mereka berangkat tanpa utang dan memiliki masa depan yang lebih terencana,” jelasnya.
Selain itu, pembinaan pengelolaan keuangan bagi PMI juga disiapkan agar pendapatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara produktif, termasuk untuk investasi dan pengembangan usaha melalui akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Perwakilan FKKD Lombok Timur, Khairul Ihsan, menyatakan kesiapan pemerintah desa dalam mendukung implementasi empat pilar pembangunan tersebut.
“Kami siap menjadi garda terdepan dalam menggerakkan potensi desa, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pengembangan pariwisata berbasis budaya,” ujarnya.
Gubernur menegaskan, sinergi antara pemerintah provinsi dan desa menjadi kunci percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
“Kalau desa kuat, maka daerah akan kuat. Dari desa, kita bangun NTB yang makmur dan berdaya saing,” pungkasnya.
.jpg )
