 |
| Usaha Mikro: Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin resmi membuka Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan, (Foto: Istimewa/MP). |
Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat membuka Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 yang berlangsung di Rupatama 2 Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (16/9).
Forum yang mengusung tema "Sinergi dalam Mendukung Program Desa Berdaya" ini menjadi ajang konsolidasi strategis antara pemerintah daerah, otoritas keuangan, dan pelaku usaha lokal.
Dalam arahannya, Bupati Haerul Warisin menyoroti potensi bentang alam Lombok Timur yang sangat lengkap mulai dari pertanian, peternakan, perkebunan, hingga kelautan dan perikanan. Kekayaan ini menjadikan Lombok Timur sebagai daerah dengan populasi UMKM terbesar di NTB.
Sebagai wujud komitmen nyata, Pemda Lombok Timur telah mengucurkan suntikan dana tunai sebesar Rp 20 miliar pada tahun 2025 lalu untuk memperkuat permodalan UMKM. Namun, Bupati mengingatkan bahwa penguatan modal harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan literasi keuangan yang matang.
"Sangat disayangkan apabila daerah memiliki produk yang bagus, tetapi tidak didukung oleh kemampuan manajemen yang memadai serta pemahaman pasar yang baik. Seluruh alur proses, mulai dari produksi hingga menghasilkan nilai ekonomi, membutuhkan pemahaman literasi keuangan yang matang di era sekarang," tegas Haerul Warisin.
Ia meminta para pelaku usaha tidak hanya berfokus pada kuantitas produksi, melainkan menyentuh tata kelola, manajemen pembiayaan, dan strategi pemasaran agar memiliki nilai tambah.
Salah satu keunggulan komparatif yang menjadi sorotan utama adalah keberadaan pabrik pengolahan porang berkapasitas besar di Lombok Timur satu-satunya di NTB. Pabrik ini mampu mengolah umbi porang segar menjadi tepung porang, chips, maupun crepes.
Bupati meyakini komoditas ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat jika ketersediaan bahan baku dimaksimalkan.
"Masa tanam porang sangat bergantung pada ukuran bibit; bibit yang lebih besar dapat dipanen dalam waktu 6 hingga 8 bulan dengan berat umbi mencapai 6 hingga 10 kilogram. Selain dialokasikan untuk pasar ekspor, sisa olahan tepung porang juga memiliki nilai guna sebagai bahan baku olahan pangan," terang Bupati.
Terkait rencana ekspor perdana tepung porang langsung ke Tiongkok, Pemda Lombok Timur telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mempercepat perizinan karantina agar dapat rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnaen, mengungkapkan bahwa Lombok Timur menjadi daerah penerima fasilitasi terbanyak di NTB pada tahun 2026. Sebanyak 7 Desa Berdaya Transformatif dan 64 Desa Berdaya Tematik di Lombok Timur dijadwalkan menerima bantuan transfer dana langsung.
Untuk memastikannya digunakan secara produktif, pemerintah menyiagakan 144 pendamping lapangan.
"Langkah ini penting untuk mengawal keluarga penerima manfaat, membenahi tata kelola keuangan, serta mendorong pengembangan UMKM lokal agar berdaya saing ekspor," ujar Iskandar.
Iskandar menjelaskan bahwa seluruh program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB wajib berorientasi pada penurunan angka kemiskinan. Pemprov NTB menargetkan angka kemiskinan absolut yang saat ini berada di angka 11,17% (sekitar 624.000 jiwa) dapat ditekan hingga di bawah 10%.
Ia juga menggarisbawahi bahwa meski pertumbuhan ekonomi NTB mencatatkan angka 7,4%, porsinya masih didominasi sektor pertambangan yang kurang inklusif. Oleh karena itu, melalui dokumen RPJMD, pemerintah berkomitmen mengalihkan fokus pertumbuhan ke sektor kelautan, pariwisata, dan UMKM.
Dukungan penuh terhadap langkah strategis ini juga disampaikan oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Ignatius Adhi Nugroho. Ia menilai semangat Pemkab Lombok Timur sejalan dengan fokus BI dalam pemberdayaan desa dan pengentasan kemiskinan.
"Adanya kesamaan visi antara pemerintah provinsi dan kabupaten mendorong Bank Indonesia untuk hadir memberikan dukungan penuh guna mengakselerasi pencapaian tujuan bersama tersebut. Kami berharap melalui kegiatan ini, para peserta UMKM dapat membangun kesadaran dasar mengenai pengelolaan keuangan," ungkap Adhi.
Acara pembukaan forum diakhiri dengan penyerahan plakat Forum KSSK NTB Tahun 2026 secara simbolis kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Bappeda Provinsi NTB, Dinas Perdagangan Lombok Timur, serta perwakilan UMKM dari Desa Berdaya Lendang Nangka dan UMKM Tenun Nyelangkok dari Desa Berdaya Kembang Kerang.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan instansi keuangan tingkat provinsi, antara lain Kanwil DJP NTB, Kanwil DJPb NTB, OJK Provinsi NTB, serta Deputi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II Surabaya.
.jpg )
