 |
| Koordinasi: Rapat koordinasi pemerintah daerah Lombok Timur bersama Kodim 1615/Lotim dan seluruh kepala desa beserta lurah, (Foto Rosyidin/MP). |
Rapat yang berlangsung di Aula Kodim 1615/Lotim pada Senin (7/9) ini dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Timur, Dandim 1615/Lotim, Sekda Lombok Timur, Kapolres Lombok Timur, Kejari Lombok Timur, jajaran Koramil, Babinsa, serta para kepala desa, Pj kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Lombok Timur.
Rapat koordinasi ini difokuskan untuk mencari solusi bagi desa dan kelurahan yang belum memiliki lahan pembangunan KDKMP, sekaligus memastikan percepatan sarana pendukung bagi unit koperasi yang sudah rampung secara fisik.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menjelaskan bahwa regulasi yang ada memungkinkan penggunaan aset atau lahan milik pemerintah daerah maupun instansi lain di tingkat desa, sepanjang sesuai dengan mekanisme dan aturan dari pihak pengembang atau Agrena.
"Jika di lokasi tersebut Pemkab tidak memiliki aset, tetapi ada lahan milik Pemerintah Provinsi atau badan usaha negara yang tidak dimanfaatkan, itu boleh digunakan di wilayah desa tersebut. Kita berdiskusi agar para kepala desa memahami aturan yang berlaku," ujar Haerul Warisin, saat ditemui usai pertemuan.
Bupati juga menekankan agar pihak pemerintah daerah maupun desa tetap bersikap netral dan tidak mengintervensi urusan appraisal atau penetapan harga jual beli tanah warga jika opsi pembelian lahan ditempuh.
"Kita tidak boleh ikut campur dalam menentukan harga jual beli. Biarkan appraisal bekerja secara profesional. Mengenai desa-desa yang belum mendapat persetujuan lahan, Pemkab akan terus memfasilitasi dan mencari solusi terbaik melalui koordinasi bertahap," tambah Bupati.
Sementara itu, Dandim 1615/Lombok Timur, Letkol Inf Hadiyansyah, S.I.P., menyampaikan bahwa pelaksanaan program KDKMP di Kabupaten Lombok Timur saat ini memasuki penyiapan lahan untuk pembangunan tahap kedua yang mencakup 25 desa dan kelurahan. Sementara itu, 127 desa lainnya sudah menyelesaikan pembangunan fisik.
"Hadir dalam rapat hari ini adalah perwakilan dari 127 desa/kelurahan yang belum ada pembangunan KDKMP. Bagi desa yang sama sekali belum memiliki lahan, kami dari jajaran Kodim akan terus berkoordinasi secara berkelanjutan dengan Pemkab Lombok Timur untuk memastikan ketersediaan lokasinya," terang Letkol Inf Hadiyansyah.
Mengenai mekanisme pembangunan tahap kedua, Dandim menjelaskan bahwa proses survei lapangan akan segera dilakukan bersama pihak Agrena setelah data lahan siap dikirimkan.
"Setelah penyiapan lahan selesai, tahap selanjutnya adalah survei bersama pihak Agrena. Begitu lahan disetujui dan masuk dalam portal sistem, pembangunan fisik KDKMP di desa tersebut akan langsung dilaksanakan. Kami maksimalkan agar target seluruhnya dapat tuntas di akhir tahun ini," tegasnya.
Terkait dengan distribusi fasilitas dan sarana pendukung, Dandim mengungkapkan bahwa bantuan peralatan dari pemerintah pusat sudah mulai disalurkan secara bertahap kepada koperasi yang progres pembuatannya telah mencapai 100 persen.
"Ada 17 item dukungan dari pusat yang didistribusikan, mulai dari 14 unit armada truk hingga peralatan penunjang seperti kipas angin. Seluruh bantuan langsung dikirimkan ke KDKMP yang sudah rampung 100 persen tanpa ada yang tertahan. Proses pengoperasian memang dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan kecepatan rantai distribusi sarana dan prasarana dari pusat," tutup Dandim.
.jpg )
