Tekan Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Lombok Timur Integrasikan Strategi Adaptasi Perubahan Iklim di Sektor Pertanian

Fenomena Iklim: Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya hadir sebagai narasumber dalam diskusi terbatas, (Foto: Istimewa/MP).

MANDALIKAPOST.com — Ancaman nyata perubahan iklim dan fenomena iklim ekstrem kini tidak hanya berdampak pada penurunan produktivitas pertanian, tetapi juga berpotensi memperluas angka kemiskinan hingga memicu kerentanan sosial di masyarakat. 

Merespons tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di sektor pertanian guna menekan angka kemiskinan ekstrem.

Komitmen ini ditegaskan dalam Diskusi Terbatas bertajuk "Strategi Kebijakan Lombok Timur dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Pertanian untuk Menekan Kemiskinan Ekstrem" yang digelar oleh Lombok Research Center (LRC) bersama insan pers pada Kamis sore (15/10) kemarin.

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, yang hadir sebagai narasumber utama menyampaikan bahwa ancaman perubahan iklim seperti fenomena El Nino telah memberikan guncangan signifikan bagi perekonomian daerah. Perpanjangan masa kemarau dan keterbatasan air irigasi kini mengancam ketahanan pangan daerah.

"Perubahan iklim dan fenomena El Nino memberikan tekanan besar terhadap perekonomian daerah kita, khususnya di sektor pertanian. El Nino memperpanjang musim kemarau dan menurunkan ketersediaan air irigasi, yang berpotensi memundurkan musim tanam hingga sekitar dua bulan," ujar Edwin di hadapan para jurnalis.

Edwin menyoroti wilayah Lombok Timur bagian selatan seperti Kecamatan Sakra, Keruak, dan Jerowaru sebagai area yang paling rentan. Kawasan yang didominasi oleh lahan pertanian tadah hujan tersebut menjadi wilayah prioritas dalam penanganan dampak kekeringan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dampak buruk dari krisis iklim ini memicu rantai masalah yang meluas dari sektor ekonomi hingga isu sosial kemanusiaan.

"Dampak perubahan iklim ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial. Penurunan hasil panen, kenaikan harga pangan, dan hilangnya penghasilan petani berpotensi memperbesar risiko kemiskinan ekstrem, memicu ketegangan rumah tangga, hingga meningkatkan kerentanan perempuan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Oleh karena itu, kebijakan adaptasi iklim perlu diintegrasikan secara menyeluruh," tegasnya.

Sebagai langkah konkret jangka panjang, Pemkab Lombok Timur telah menyiapkan arah kebijakan strategis untuk periode 2027–2029. Pemkab fokus pada penyelarasan program adaptasi iklim bersama Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat.

"Arah kebijakan Pemkab Lombok Timur periode 2027–2029 akan berfokus pada adaptasi terhadap kebijakan dan program pemerintah pusat, serta penyelarasan program yang bersinergi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi NTB, dan Pemerintah Pusat," pungkas Edwin.

Melalui forum diskusi terbatas ini, LRC dan Pemkab Lombok Timur berharap dapat membangun konsolidasi gagasan bersama media massa untuk mengawal serta merumuskan langkah-langkah strategis demi melindungi kesejahteraan masyarakat dan masa depan sektor pertanian di Lombok Timur.