.jpg)
 |
| PERCEPATAN BASNO NTB. Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah menyapa Deputy Representative Unicef Indonesia Ribert Gass dalam kegiatan AHL Basno NTB, Rabu (4/3) di Taliwang, Sumbawa Barat. |
SUMBAWA BARAT - Setelah Sumbawa Barat ditetapkan sebagai daerah Kabupaten berstatus Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan (BABS) pada 2019, Pemerintah Provinsi NTB menjalin sinergi dengan 10 daerah Kabupaten dan Kota dalam percepatan Basno untuk mencapai status Provinsi ODF.
Pemprov NTB mengintegrasikan program Revitalisasi Posyandu dengan program Buang Air Besar Sembarangan Nol (Basno) NTB untuk percepatan ODF di Provinsi ini.
"Di Provinsi kita punya Basno dengan target ODF pada 2023. Tapi untuk percepatan kita integrasikan juga dengan program Revitalisasi Posyandu di tiap daerah Kabupaten dan Kota," kata Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, dalam kegiatan Advocacy Horizontal Learning (AHL) Basno NTB, Rabu (4/3) di pantai Kertasari, Kecamatan Taliwang, Sumbawa Barat.
Revitalisasi Posyandu merupakan sebuah gerakan bersama untuk mengaktifkan Posyandu hingga ditingkat Dusun. Memberikan peningkatan kapasitas dan insentif bagi para kader Posyandu. Sehingga nantinya Posyandu bisa berperan sebagai Posyandu Keluarga, dimana tiap Posyandu bertanggungjawab untuk kesehatan sejumlah rumah tangga di wilayahnya.
Menurut Rohmi, program ini akan efektif untuk memetakan masalah terutama masalah kesehatan yang ada di tingkat terkecil, Dusun dan Desa.
Ia menilai pengentasan angka BABS di daerah masih menghadapi tantangan sulitnya mengubah mindset dan kesadaran masyarakat. Pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendirian tanpa partisipasi masyarakat.
"Sehingga revitalisasi Posyandu menjadi bagian penting. Kader-kader Posyandu ini akan lebih efektif dalam pendampingan dan sosialisasi tentang budaya hidup sehat dan lingkungan sehat di wilayah mereka," katanya.
Saat ini dari 7.300 Posyandu yang ada di NTB, sebanyak 1.300 Posyandu sudah direvitalisasi menjadi Posyandu Keluarga. Ia optimis tahun 2023 semua Posyandu di NTB bisa menjadi posyandu keluarga.
AHL merupakan forum tahunan yang diselenggarakan AKKOPSI (Aliansi Kota dan Kabupaten Peduli Sanitasi Indonesia) untuk mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi di Indonesia. Kegiatan didukung Kementerian Kesehatan, Unicef, dan Mitra Samya.
Forum AHL di Sumbawa Barat dihadiri Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, Kirana Pritasari, Deputy Representative Unicef Indonesia, Robert Gass, Bupati Sumbawa Barat, Musyafirin, dan sejumlah Bupati dan Walikota anggota AKKOPSI.
Sumbawa Barat dipilih sebagai lokasi kegiatan AHL tahun ini karena ada banyak hal baik yang bisa ditiru daerah lain. Bukan hanya di NTB tapi juga di Indonesia.
Data Dinas Kesehatan NTB 2019 menyebutkan, prosentase BABS rata-rata di NTB masih berkisar 17 persen.
Sumbawa Barat menjadi satu-satunya daerah Kabupaten di NTB yang mencapai ODF dengan tingkat BABS nol persen.
Daerah lainnya, Kota Mataram angka BABS masih berkisar 5 persen, Lombok Barat 24 persen, Lombok Tengah 21 persen, Lombok Timur 19 persen, Lombok Utara 16 persen, Dompu 19 persen, Bima 19 persen, dan Kota Bima 7 persen.
Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, Kirana Pritasari mengatakan,
forum AHL merupakan wadah advokasi dan sharing pengalaman setara antar daerah Kabupaten dan Kota, dalam hal pencapaian akses sanitasi aman di daerah.
Akses sanitasi ini berkaitan dengan kemampuan daeran menekan buang air besar sembarangan (BABS) atau yang secara global disebut Open Defecation Free (DFO).
"Dalam AHL kali ini, pengalaman Bupati Sumbawa Barat bisa diikuti oleh Bupati dan Walikota yang lain, sehingga bisa mencapai ODF di masing-masing daerah," katanya.
Kirana mengatakan, capaian ODF dan akses sanitasi aman sangat mempengaruhi dejarat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Sebab, bisa dipastikan sanitasi yang buruk akan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan bagi masyarakat.
"Perilaku pola hidup sehat dan budaya lingkungan bersih menjadi dua point penting dalam penentuan derajat kesehatan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang bagus pun akhirnya tidak mampu mengangkat derajat kesehatan masyarakat selama akses sanitasi masih belum maksimal," katanya.
Menurutnya, saat ini indeks akses sanitasi nasional berkisar 78 persen. Namun untuk jumlah Desa ODF baru sekitar 30,68 persen. Hal ini menunjukkan, tantangan besar Indonesia saat ini adalah bagaimana masyarakat punya sarana dan akses sanitasi serta bagaimana menumbuhkan perilaku sehat.
"Partisipasi masyarakat dan kesadaran hidup sehat ini penting untuk terus ditingkatkan, setidaknya jangan buang air besar sembarangan," katanya.
Kirana mengatakan, peran AKKOPSI sebagai assosiasi pimpinan daerah peduli sanitasi menjadi penting dan sudah menunjukan kiptahnya dalam pembangunan kesehatan.
Ia juga mengapresiasi kegiatan AHL Basno NTB yang menerbitkan komitmen kepala daerah dalam Deklarasi Taliwang di Sumbawa Barat.
Menurutnya, dengan komitmen bersama Bupati dan Walikota di NTB diharapkan Provinsi NTB bisa lebih cepat meraih Basno secara penuh.
"Saat ini Provinsi yang ODF baru satu yakni Yogyakarta. Kalau NTB bisa dimulai dari Sumbawa Barat, kemudian dengan komitmen ini menyusul daerah yang lain kami rasa NTB bisa menyusul Yogyakarta," katanya.
Deputy Representative Unicef Indonesia, Robert Gass mengapresiasi kegiatan Advocacy Horizontal Learning (AHL) Buang Air Besar Sembarangan Nol (Basno) NTB yang digelar di Sumbawa Barat, NTB.
Robert menilai upaya pengentasan Open Defecation Free (DFO) yang dilakukan Pemprov NTB melalui gerakan Basno dan Pemda Sumbawa Barat melalui gerakan
Tubabas (Tuntas Buang Air Besar Sembarangan) bisa menjadi contoh baik bagi daerah lain di Indonesia.
"Unicef mengapresiasi pemerintah Indonesia, pemerintah NTB untuk gerakan Basno dan Pemda Sumbawa Barat yang sudah berhasil mengentaskan ODF. Kami juga apreasiasi kegiatan ini sebagai pembelajaran yang baik," kata Robert Gass.
Robert Gass mengatakan, Unicef selalu menekankan pentingnya program sanitasi dan akses sanitasi aman. Sebab, kualitas sanitasi akan sangat mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat.
"Sanitasi penting. Karena sanitasi buruk akan berdampak buruk juga bagi kesehatan anak. Seperti stunting, kematian bayi," katanya.
Menurut dia kontaminasi limbah domestik selalu menjadi tantangan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di banyak negara. Sejauh ini Unicef mendorong program sanitasi dan akses sanitasi di 26 negara termasuk Indonesia.
Ia berharap dengan kinerja dan program yang terpadu antar daerah di Provinsi NTB, maka NTB bisa lebih cepat meraih Basno di tahun 2023.
"Upaya pengentasan ODF harus didukung semua pihak, pemerintah, kementerian, pemerintah daerah dan masyarakat. Unicef mendukung NTB menuju SDG's. Dan NTBmenjadi salah satu daerah pertama yang mencapai target ODF di Indonesia," katanya.
Kegiatan AHL juga diisi dengan sharing session yang menampilkan beberapa narasumber, Bupati Sumbawa Barat Musyafirin, Bupati Pringsewu Sujadi dan Bupati Pinrang, serta Duta STBM, Ike Nurjanah.
Sementara itu, Bupati Sumbawa Barat, Musyafirin menjelaskan, program Tuntas Buang Air Besar Sembarangan (Tubabas) di Sumbawa Barat sudah dimulai sejak 2016 silam.
Program sederhana dengan semangat awal jambanisasi 2000 rumah ini, akhirnya berkembang dengan pembuatan regulasi tentang Gotong Royong menuju Sanitasi Aman.
"Pada 2017 jumlah jambanisasi meningkat menjadi 16 ribu. Ini juga dibantu Kemenerian PUPR yang menilai program ini bagus," katanya.
Sumbawa Barat akhirnya meraih ODF pada 2019, setelah pada 2018 mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten terbaik dalam Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM) dari Kementerian Kesehatan RI, disusul Kabupaten Pringsewu di posisi kedua dan Kabupaten Pinrang di posisi ketiga.
Musyafirin mengatakan, saat ini Sumbawa Barat sudah mulai menetapkan sejumlah Dusun dan Sekolah sebagai percontohan akses sanitasi aman.
Di Desa Dalam, Kecamatan Taliwang misalnya, masyarakat sudah menggunakan septic tank aman. Air dan lumpur limbah septic tank sudah dikelola dan dimanfaatkan sebagai pupuk organik dan juga bahan baku puffing block.
"Jadi di Sumbawa Barat ini, limbah domestik termasuk limbah septic tank juga bisa bernilai ekonomis," katanya.
Dalam kegiatan AHL diSumbawa Barat, komitmen dan dukungan 10 daerah Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mendukung program Buang Air Besar Sembarang Nol (Basno) di daerah ini, juga dituangkan melalui Deklarasi Taliwang.
Lima point Deklarasi Taliwang yang dibacakan oleh Bupati Sumbawa Barat Ir H Musyafirin, antara lain menekankan bahwa para Bupati dan Walikota menyatakan komitmen bersama untuk mewujudkan pencapaian Basno di daerah masing-masing untuk mewujudkan tercapainya Basno NTB di tahun 2023.
Kedua, Pemda Kabupaten dan Kota juga berkomitmen mendukung dengan regulasi, program, dan anggaran bagi pengelolaan limbah domestik di daerah masing-masing.
Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dan pihak swasta serta mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif seperti Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk pembangunan sarana dan prasarana sanitasi sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Keempat, para Bupati dan Walikota menyerukan pada Pemprov NTB untuk segera merealisasikan dukungan kebijakan, strategi, dan anggaran untuk pencapaian Basno menuju akses sanitasi aman di NTB.
Dan kelima, para Bupati dan Walikota menuntut realisasi komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (SDG) serta terus mendorong sinergitas pusat dan daerah dalam mewujudkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Nasional menuju sanitasi aman.
Deklarasi Taliwang kemudian ditandatangani bersama para Bupati dan Walikota disaksikan oleh Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah. (*)
.jpg)
