Iklan

Soal Lahan Mandalika, Gubernur NTB Dinilai Tak Punya Kemauan

MandalikaPost.com
Jumat, Mei 22, 2020 | 06:09 WIB Last Updated 2020-05-21T23:09:33Z
Ahmad SH.

MATARAM - Pernyataan Gubernur NTB tentang kendala pembangunan KEK Mandalika sudah diselesaikan dalam diskusi online bersama Universitas Indonesia mendapat sanggahan dari Direktur Public Institute NTB Ahmad SH.

“Seharusnya Pak Gubernur menyampaikan secara lugas, mana bagian dalam kawasan yang sudah diselesaikan, jangan membuat pernyataan yang seolah-olah semua persoalan sudah beres dan pembangunan itu berjalan dengan baik,” kata Ahmad SH.

BACA JUGA : Diskusi dengan UI Gubernur NTB Paparkan PotensiMandalika

Ahmad SH juga menyampaikan pernyataan gubernur tersebut berbanding terbalik dengan pemberitaan lain yang menyatakan bahwa masyarakat jika menawarkan harga tanah terlalu tinggi maka akan menimbulkan spekulasi harga dan pemeriksaan menjadi berat.

“Artinya masih ada yang belum diselesaikan pembayaran tanah, kata appraisal ini sudah sejak bebrapa waktu lalu. Pertanyaannya sekarang berapa harga tanah di selatan (Kawasan), berapa per meter, berapa per are, apakah harga pasar atau NJOP. Jangan dibalik-balik, seolah-olah giliran begini anda suruh masyarakat tertib dan sebagainya,” tegasnya.

Menurut dia, persoalan di Selatan itu sebenarnya bukan persoalan pembayaran hari ini saja, tetapi sejarah sengkarut sejak orde baru, dan seharusnya keadaan sekarang tidak akan menghambat pembayaran. Pemerintah pusat terbuka, Gubernur sebelumnya (TGB) sudah merapikan pendataan kepemilikan Kawasan. Sehingga harus dikedepankan keadaan obyektif saat ini, bukan subyektif.

Pernyataan Gubernur dengan Direktur ITDC itu setali tiga uang, berputar di kalimat appraisal, pengadilan atau ruislag. Padahal, seharusnya pemerintah provinsi dan BUMN sebagai perusahaan negara yang bekerja demi pembangunan nasional tidak boleh mencederai rakyat sendiri.

"Ruislag, sejak kapan itu menjadi bagian penyelesaian masalah, di sekitar Masjid Nurul Bilad saja ada tanah yang sampai sekarang belum di bayar, pemilik lahan mau ruislag karena tidak bersepakat dengan harga, itupun ITDC sampai hari ini tidak menjawab surat pemilik lahan. Pun kalau appraisal dan duduk bersama, masyarakat juga bisa menyampaiakan data appraisal sebagai pembanding," katanya.

Ahmad SH menambahkan, siapa saja bisa curiga, kinerja kabinet Gubernur ini diragukan. Boleh jadi Gubernur tidak detail dan teliti, hanya dapat laporan menyenangkan dari bawahan.

"Jadi, hentikan menyampaikan kalimat yang tidak tegas dan tandas; bagaimana mau ada Way, Will saja nggak ada. Yang harus ada itu adalah Pay, bayar," tutup Ahmad SH.
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Soal Lahan Mandalika, Gubernur NTB Dinilai Tak Punya Kemauan

Trending Now

Iklan

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, 

pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online