Iklan

LOGIS Laporkan Dugaan Penyimpangan PLTU Jeranjang ke Polda NTB

MandalikaPost.com
Selasa, Juni 02, 2020 | 15:01 WIB Last Updated 2020-06-02T08:01:43Z
Direktur LOGIS M Fihiruddin saat melaporkan kasus PLTU Jeranjang ke Polda NTB.

MATARAM - Direktur Lombok Global Institute (LOGIS) M Fihiruddin melaporkan dugaan sejumlah penyimpangan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Jeranjang, Lombok Barat.

Laporan tertulis dilengkapi data-data disampaikan Fihiruddin Selasa (2/6) ke Direktorat Reskrimsus Polda NTB.

"Kami menduga ada potensi kerugian negara dalam pengelolaannya karena melanggar asas efisiensi anggaran," kata Fihiruddin.

Fihir menjelaskan, PLTU Jeranjang dibangun pada bulan Maret 2009. Proyek ini didanai APBN dan APLN menghabiskan anggaran Rp 296,3 miliar. Pembangkit listrik ini mulai beroperasi pada  tahun 2010. Pemerintah menghajatkan pembangunan PLTU ini untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Lombok yang saat itu mengalami defisit luar biasa saat itu. 

Laporan yang LOGIS sampaikan ke Polda NTB didasarkan atas beberapa riset dan kajian lapangan yang dilakukan cukup lama.

"LOGIS menemukan beberapa kejanggalan dalam pengelolaan dan operasional PLTU ini," ujarnya.

Laporan yang diterima Ditreskrimsus Polda NTB berkaitan dengan komitmen LOGIS untuk mendorong menciptakan penyelengaraan pemerintahan yang baik, yang salah satunya menerapkan asas akuntabilitas keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan efisien.

Sehingga, dapat meminimalisasi potensi kerugian negara di setiap program  pembangunan pemerintah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. 

Hasil investigasi lapangan LOGIS menemukan kejanggalan dalam operasional pembangkit listrik ini. Termasuk dugaan kegagalan konstruksi fasilitas pendukung operasional pembangkit listrik ratusan miliar ini.

Temuan LOGIS, sejak pertama kali operasional, proses bongkar muat batu bara untuk bahan bakar tidak dilakukan di dermaga milik PLTU tersebut. Melainkan dilakukan di pelabuhan barang penumpang Lembar. 

"Informasi yang kami dapatkan, dermaga yang dibangun di dalam kawasan PLTU ini tidak bisa difungsikan karena diduga tidak layak untuk tempat bersandarnya tongkang pengangkut batu bara. Dugaan kami, kegagalan konstruksi berkaitan dengan lemahnya perencanaan dan eksekusi proyek," katanya.

Hasilnya, miliaran rupiah uang negara yang digunakan untuk pembangunan dermaga tidak bermanfaat. Hingga sekarang dermaga yang dibangun itu tidak bisa difungsikan sesuai peruntukkannya.
Dampaknya, negara harus mengeluarkan dana untuk mengangkut batu bara dari Pelabuhan Lembar ke lokasi PLTU.

Jika dihitung dari operasional pertama pembangkit hingga tahun 2020 sekarang, kondisi ini sudah berlangsung 10 tahun.

"Hasil investigasi lembaga kami berikutnya, perusahaan negara ini diduga telah menghabiskan uang ratusan miliar hanya untuk biaya angkut tersebut.
Setiap minggunya dari tahun 2010 itu, sebanyak 7.000 ton batu bara masuk untuk memasok bahan bakar PLTU ini," katanya.

Menurut dia, pengangkutan batu bara dari Pelabuhan Lembar diserahkan ke pihak ketiga dengan biaya angkut sekitar Rp 130 ribu per truk. Artinya diperlukan 1. 250 truk setiap minggunya untuk memindahkan batu bara ini.

"Jika dihitung, negara perlu sekitar Rp 1,6 miliar rupiah “hanya” untuk biaya angkut ini. Itu artinya, perlu uang Rp 6,4 miliar setiap bulannya dan Rp 76,8 miliar tiap tahunnya. Jika kami asumsikan sejak pertama operasional, tak kurang Rp 600 miliar dihabiskan untuk biaya “pindahan” batu bara ini," katanya.

Fihir mempertanyakan di mana letak semangat penghematan anggaran dalam pengelolaan PLTU milik negara ini. Sebab, PLTU ini dibangun untuk mengurangi penggunaan solar di beberapa pembangkit listrik milik PLN karena dianggap tak efisien dan merugi.

Jika “pindahan” batu bara ini dilakukan karena dermaga milik PLTU itu tak bisa digunakan, biaya pindahan yang dihabiskan selama ini sangat cukup untuk membangun kembali dermaga yang megah.

"Kami melihat ada pembiaran yang dilakukan manajemen PLTU dalam hal ini. Kondisi ini dipertahankan bertahun tahun dan masih akan dilakukan karena dermaga milik PLTU itu belum juga diperbarui kembali. Apa karena PLTU ini jauh dari pusat kekuasaan dan jauh dari pengamatan publik sehingga kondisi ini terus dipertahankan," ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi ini belum mencakup dampak lain yang ditimbulkan dari proses “pindahan” batu bara ini. 

"Temuan lain yang kami dapatkan dari hasil investigasi, sejak tiga atau empat tahun terakhir, salah satu turbin milik PLTU ini tidak lagi beroperasi karena kerusakan. Pertanyaan berikutnya yang muncul berkaitan dengan kualitas turbin pembangkit listrik milik PLTU ini," katanya

Ia mengatakan, idealnya turbin pembangkit listrik dikondisikan dapat beroperasi maksimal belasan atau puluhan tahun. Dari sejumlah informasi yang lembaga kami dapatkan, kerusakan turbin itu karena ada beberapa bagian mesin yang harus diganti dan hanya ada di luar negeri. Infonya, pemerintah belum memberikan anggaran untuk pengadaannya. 

Namun, untuk mengatasi kerusakan ini manajemen PLTU menyewa sejumlah mesin pembangkit berbahan bakar solar.

"Lantas, pertanyaannya, anggaran dari mana yang digunakan untuk menyewa dan membeli solar untuk mesin listrik sewa ini. Yang jelas, biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Keputusan  menyewa mesin ini jelas tidak sejalan dengan argumen tidak adanya anggaran perbaikan turbin batu bara yang rusak tersebut," katanya.

Fihir menambahkan, LOGIS melaporkan dugaan kejanggalan itu ke Polda NTB agar kasus ini ditindaklanjuti.
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • LOGIS Laporkan Dugaan Penyimpangan PLTU Jeranjang ke Polda NTB

Trending Now

Iklan

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, 

pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online