.jpg)
 |
| Wakil Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah. |
MATARAM - Upaya dan iktiar pemerintah untuk terus berjuang terus angka penyebaran Virus Corona 2019 (Covid-19) digencarkan. Kebijakan untuk kembali menerapakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro berbasis Rukun Tetangga (RT) di desa, bertujuan mengajak masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, dalam menjalankan aktifitas dengan aman dan produktif, ditengah masih merebaknya penyebaran Covid-19.
“Pemberlakuan PPKM berskala Mikro ini mengajak kita tetap bekerja dan produktif, namun tetap disiplin taati protokol kesehatan dengan menerapkan 3T, mengenakan masker, menjaga jarak dan mengukur tangan,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., pada evaluasi dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (22/3/2021) di Aula Pendopo Wakil Gubernur NTB.
Dalam rapat tersebut diabaikan bahwa dengan dioptimalkannya peran satuan tugas penanganan Covid-19 tingkat RT dalam PPKM berskala mikro ini, diharapkan dapat lebih efektif dalam penyebaran pandemi. Tinggal bagaimana kebijakan ini bisa disosialisasikan dan bagaimana penerapannya di masyarakat.
“Kita dapat mensoasialisasikan PPKM Skala Mikro berbasis Rukun Tetangga (RT) di desa dengan mengedepankan kearifan lokal,” kata Ummi Rohmi.
Mulai dari bagaimana sistem koordinasi, sistim pelaporan hingga sistem dan tatacara serta petunjuk penerapan PPKM Mikro di masyarakat harus diterjemahkan sesederhana mungkin, supaya efektifitas penerapannya cepat dan mudah dijalankan oleh komponen dan elemen di desa. Baik itu Pemerintah Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Karang Taruna dan elemen lembaga lain.
Selain itu, Wagub juga meminta agar Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sampai dengan pemerintah desa maupun kelurahan lebih mengintensifkan upaya penanganan kesehatan serta memperkuat kemampuan tracing, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS., Menyampaikan bahwa implementasi implementasi PPKM Mikro dilakukan sebagai upaya pengendalian pada level sementara, level RT. Ini sesuai dengan Instruksi menteri dalam negeri nomor 06 tahun 2021 tentang penambahan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan penanganan posko ditingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.
“Tujuannya untuk memaksa kasus dan melandaikan kurva,” kata Lalu Hamzi Fikri.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro atau PPKM mikro ini, ditegaskan Kadikes, jangan dimaknai dengan melarang semua kegiatan di masyarakat, tetapi masyarakat tetap dapat beraktifitas namun tetap menerapkan disiplin mentaati protokol kesehatan, tata aman dan tetap produktif.
Di NTB pemberlakuan PPKM sebelumnya diterapkan di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa. Namun melihat progresnya PPKM ini sangat efektif menekan curva penyebaran Covid-19, sehingga perpanjangan PPKM ini ditambah lagi berskala mikro.
“Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, yang akan berlangsung mulai dari 23 Maret 2021 hingga 5 April 2021,” tutupnya.
Rapat tersebut diikuti oleh Danrem 162/WB, Kapolda NTB, Sekda NTB, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum Setda Prov. NTB, Kepala Dinas Kominfotik, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PMPD Dukcapil, Kasat Pol.PP Prov. NTB, Kepala Biro Kesra dan Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTB.
.jpg)
