.jpg )
 |
| Jumlah tenaga kesehatan yang tidak merata di Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat perhatian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB. |
MANDALIKAPOST.com-Kantor Wilayah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dinas Kesehatan NTB membahas sejumlah permasalahan di sektor kesehatan.
Jumlah tenaga kesehatan yang tidak merata di Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat perhatian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB.
Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP Sidi Purnomo mengungkapkan terdapat daerah-daerah yang memang belum memenuhi memenuhi standar minimal ketenagakerjaan kesehatan baik di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) maupun fasilitas rujukan seperti di Puskesmas dan RSUD.
"Kita melihat apa yang disampaikan Presiden Jokowi pada saat pembukaan Raker Kesehatan Nasional 2024, dari sisi pengawasan kami inline (Dibarisan) pada apa yang beliau sampaikan. Misalnya terkait dengan pemerataan sumber daya kesehatan itu memang menjadi catatan kita bersama,"Ungkapnya pada FGD di Kantor BPKP pada Selasa (7/5/2024)
Selain masalah sebaran tenaga kesehatan yang tidak merata. BPKP juga menyoroti perihal ditemukannya kejadian stockout dan understock obat di fasilitas kesehatan. Serta adanya obat expired yang disediakan puskesmas.
Diungkapkan Sidi banyak permintaan obat tidak dapat dipenuhi karena persediaan habis atau kosong. Seyogyanya jika terjadi stockout obat Puskesmas harus melakukan pengadaan melalui anggarannya lagi. Sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
"Kita kehabisan obat yang seharusnya itu bisa diberikan kepada masyarakat. Kalau understock obat itu kita butuh obat berapa tetapi kita dibawah dari kebutuhan. Makanya yang perlu diperhatikan adalah managemen saat perencanaan kebutuhan obat itu," ujarnya
Demikian juga dengan sarana dan orasaranan (Sarpras) yang ada di FKTP dan rujukan, itu juga menjadi catatan BPKP. Sebagai gambaran ada peralatan medis yang sudah didistribusikan tapi terkendala pemanfaatan. Karena SDM yang dimiliki belum memiliki kapasitas alias belum siap menggunakan alat tersebut. Ditambah masalah seperti belum siapnya gedung sebagai lokasi penempatan alat-alat kesehatan tersebut.
"Apalagi ada alat-alat medis yang canggih yang kemudian terkendala karena ketersediaan SDM," ujarnya
Maka dari itu pihaknya mengingatkan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat supaya pada saat pengusulan rencana kebutuhan alat-alat kesehatan tertentu agar memastikan kesiapan SDM yang dimiliki untuk mengoperasikan alat tersebut. Mengingat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
"Prasarana gedungnya juga sudah tersedia," ujarnya
Dikhawatirkan jika kondisi tidak meratanya SDM di NTB serta masih belum siapnya skil yang dimiliki tenaga kesetan serta kondisi gedung belum memadai maka pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat terganggu. Kemudian alat-alat kesehatan dari pemerintah yang tidak termanfaatkan ini menjadi sia-sia.
"Kita melihat dari value of money nya. Alat ini sudah diadakan tetapi fungsinya belum bisa dioptimalkan. Akhirnya arahnya menjadi tidak maksimal melayani masyarakat," pungkasnya
Plt. Kepala Perwakilan BPKP NTB, Bapak Mudzakir tidak menapik kondis transfirmasi kesehatan di NTB tidak jauh berbeda dengan nasional. Sebab kondisi demikian merupakan hasil pengawasan BPKP di NTB.
BPKP sendiri melakukan uji petik terhadap kondisi pemerataan tenaga kesehatan di dua tenoat yakni Lombok Barat dan KSB. "Tapi secara umum apa yang hasilnya itu sama secara nasional," ujarnya
Ada beberapa hal jadi catatan BPKP, diantaranya SDM dibidang kesehatan haruslah merata di semua daerah. Selanjutnya layanan kesehatan yang juga perlu ditingkatkan.
"Kita juga mohon bisa bertanbah komitmen dari pimpinan (Pj Gubernur) untuk bisa meningkatkan layanan kesehatan kita,"timpalnya
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) NTB dr Lalu Hamzi Fikri mengungkapkan Pemprov komitmen dalam mengawal arah transformasi kesehatan termasuk implementasinya di Bumi Seribu Masjid. Diakui tantangan terberat adalah dari segi aksesibiliti sektor kesehatan.
Pemprov berkomitmen untuk mengatensi pemerataan SDM di NTB. Sebab secanggih apapun alat kesehatan kalau SDM kurang tentunya menjadi kendala dari aspek pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
"Kita benar sama-sama mengawal dari sisi arah dan implementasi tranfirmaai kesehatan. Dari sisi aksesibiliti Kementerian Kesehatan memberikan peluang kita untuk mengusulkan pemenuhan kebutuhan SDM, Sarpras dengan aplikasi yang sudah dilounching sebelumnya," pungkasnya
