 |
| Dukung: Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin didampingi Sekda dan Kepala BJS Kesehatan Cabang Lotim Foto bareng dengan Mangisi Radja Simarmata, Deputi Direksi wilayah XI Bali, NTt dan NTB, (Foto: Istimewa/MP). |
Penghargaan yang diinisiasi oleh BPJS Kesehatan ini diberikan kepada para kepala daerah yang dinilai sukses mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa per 31 Desember 2025, kepesertaan JKN telah menembus angka 282,7 juta jiwa. Angka ini mencakup lebih dari 98 persen total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif mencapai 81,45 persen.
"Capaian tersebut sekaligus melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029," tegas Ghufron dalam sambutannya.
Ghufron menambahkan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi lintas sektoral. Menurutnya, Program JKN bukan sekadar program administratif, melainkan instrumen negara untuk memastikan keadilan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tak hanya soal angka, capaian UHC terbukti memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan. Mengutip penelitian LPEM FEB UI tahun 2025, daerah yang telah mencapai status UHC menunjukkan tingkat kesakitan yang lebih rendah dan penurunan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga secara drastis.
Saat ini, rata-rata kunjungan peserta JKN ke fasilitas kesehatan mencapai dua juta kunjungan per hari. Ghufron menilai hal ini sebagai sinyal positif bahwa masyarakat tidak lagi takut berobat.
"Di sisi lain, peningkatan cakupan kepesertaan juga mendorong meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan. Ini mencerminkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan," tambahnya.
Untuk mengimbangi lonjakan peserta, BPJS Kesehatan memperkuat ekosistem digital melalui aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA, hingga fitur i-Care JKN yang memungkinkan dokter melihat riwayat medis pasien dalam setahun terakhir.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang turut hadir dalam acara tersebut, menekankan bahwa JKN adalah benteng agar masyarakat tidak jatuh miskin akibat biaya pengobatan.
“Kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas bangsa. Tidak boleh ada pemerintah daerah yang jumlah peserta JKN-nya justru menurun,” ujar Cak Imin dengan tegas.
Pemerintah sendiri menargetkan cakupan kepesertaan mencapai 99 persen pada tahun 2029, selaras dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Penghargaan tahun ini dibagi menjadi tiga kategori utama berdasarkan tingkat kepatuhan dan inovasi daerah yakni:
1. Kategori Utama
2. Kategori Madya
3. Kategori Pratama
Ajang ini diharapkan menjadi pelecut semangat bagi daerah lain yang belum mencapai target UHC untuk segera mempercepat perlindungan kesehatan bagi warganya melalui sinergi penganggaran dan kebijakan daerah.
.jpg )
