 |
| Safari: Wakil Bupati Lombok Timur, hadiri Safari Ramadhan di Masjid Jami'atussyariah, Desa Teko, (Foto: Istimewa/MP). |
Dalam agenda Safari Ramadan di Masjid Jami'atussyariah, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kamis (12/3/2026), Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur membawa kabar baik terkait pencairan insentif kader hingga distribusi sembako.
Dalam sambutannya, Wabup menegaskan bahwa Pemkab Lotim kini melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem penyaluran bantuan sosial. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan salah sasaran, pemerintah daerah kini beralih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan tunggal.
"Penggunaan DTSEN ini dilakukan guna menjamin distribusi bantuan sosial lebih presisi. Kita ingin memastikan bantuan benar-benar menyasar warga yang membutuhkan tanpa ada tumpang tindih," ujar Wabup di hadapan tokoh agama dan masyarakat Desa Teko.
Wabup juga bersikap transparan mengenai kondisi fiskal daerah yang mengalami penyesuaian. Ia mengungkapkan adanya penurunan alokasi anggaran bantuan sosial dari Rp40 miliar pada tahun lalu menjadi Rp30 miliar pada tahun ini.
Dengan anggaran tersebut, target penerima manfaat tahun ini mencakup sekitar 198.700 Kepala Keluarga (KK). Hal ini memaksa pemerintah untuk melakukan penyisiran data yang lebih ketat agar bantuan tetap adil.
"Tahun ini kita harus menyisir data dengan lebih ketat agar mencukupi anggaran yang tersedia. Penyesuaian ini menuntut kita untuk lebih selektif dan adil dalam pembagian," tambahnya.
Momentum Safari Ramadan ini juga menjadi angin segar bagi para pejuang kemanusiaan di tingkat desa. Wabup mengonfirmasi bahwa bantuan khusus bagi Kader Posyandu dan anggota Linmas akan segera dicairkan pada penghujung Maret ini sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.
Tak hanya itu, bagi warga Kecamatan Pringgabaya yang menantikan bantuan sembako, Wabup memastikan bahwa distribusi akan segera dimulai dalam waktu dekat.
"Proses pendistribusian sembako di wilayah Pringgabaya dijadwalkan mulai menyentuh desa-desa pada Jumat (13/3/2026)," tegas Wabup.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga sinergi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memastikan kesejahteraan warga tetap terjaga meskipun daerah tengah berada dalam keterbatasan anggaran.
.jpg )
