 |
| e-KTP: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur, Parihin, (Foto: Rosyidin/MP). |
Langkah ini diambil untuk mendukung validitas data bantuan sosial sekaligus memberikan kemudahan akses pelayanan publik bagi masyarakat.
Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur, Parihin, mengungkapkan bahwa sasaran utama perekaman saat ini adalah para pelajar yang duduk di bangku kelas 3 SMA atau sederajat.
Menurutnya, kelompok usia ini merupakan agency penting karena mereka akan segera melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja yang membutuhkan dokumen kependudukan yang valid.
"Adik-adik di kelas 3 SMA ini yang menjadi sasaran utama kita. Karena besoknya mereka akan melanjutkan ke mana pun, itu sangat perlu KTP," ujar Parihin saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/4).
Selain perekaman fisik, Dukcapil juga gencar melakukan aktivasi IKD atau KTP digital. Program yang sedang digalakkan Kementerian Sosial ini bertujuan untuk memastikan pemberian bantuan pemerintah tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
"Digitalisasi ini dilakukan agar tidak ada lagi bantuan dari pemerintah yang ganda. Kita sering mendengar di masyarakat ada warga yang dapat PKH, dapat juga bantuan lain, sementara warga lainnya tidak mendapatkan. Itulah yang harus dianulir melalui sistem di pusat," jelasnya.
Parihin menambahkan, ke depan masyarakat tidak perlu lagi dipusingkan dengan kepemilikan fisik kartu. Cukup melalui perangkat Android, dokumen kependudukan sudah tersimpan dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk layanan di bandara.
Hingga saat ini, capaian aktivasi IKD di Lombok Timur telah menyentuh angka 3,95%. Meski masih di bawah target nasional 15%, Parihin optimis angka tersebut akan melonjak seiring dengan kebijakan melibatkan pemerintah desa.
"Kami berencana memberikan otoritas kepada pihak desa untuk melakukan validasi. Jika desa diberikan akses dan password untuk validasi, saya yakin target 15 persen itu bisa terlampaui dengan cepat," tegasnya.
Meskipun transformasi digital terus didorong, Parihin memastikan bahwa masyarakat yang belum memiliki perangkat ponsel pintar (Android) tidak akan terabaikan. Dukcapil tetap menyiapkan blangko fisik dengan rasio ketersediaan yang disesuaikan.
"Bagi masyarakat yang tidak memiliki Android, tetap kita siapkan blangko fisik. Proporsinya mungkin 60 persen untuk digitalisasi dan 40 persen tetap fisik sebagai antisipasi," katanya.
Terkait kendala ketersediaan blangko yang kerap terjadi di akhir atau awal tahun, ia menjelaskan bahwa hal tersebut murni masalah teknis penganggaran di tingkat pusat dan provinsi.
"Itu biasa karena sistem penganggaran, namun kita di daerah siap menerima dan menyalurkan berapa pun kuota yang diberikan," tambahnya.
Untuk mempermudah layanan di tingkat wilayah yang luas, Dukcapil Lombok Timur mengandalkan aplikasi internal seperti Si Cantik (Suami Istri Tuntas Administrasi Kependudukan) dan Si Bakso (Buat Adiminduk Kependudukan Secara Online).
Inovasi ini memungkinkan perubahan data secara instan, misalnya bagi pasangan yang baru menikah. Melalui petugas di Unit Pelaksana Teknis (UPT), pasangan pengantin bisa langsung menerima KTP dan Kartu Keluarga (KK) baru dengan status yang telah diperbaharui saat prosesi pernikahan.
"Nama-nama program ini sebenarnya untuk memudahkan teman-teman di lapangan dan masyarakat. Seperti Si Bakso, itu bisa menangani keluhan dari desa, kehilangan KTP, hingga pembuatan akta kelahiran tanpa harus jauh-jauh datang ke kantor pusat," pungkas Parihin.
Saat ini, sekitar 8.000 hingga 9.000 warga di Lombok Timur tercatat wajib KTP namun belum melakukan perekaman. Dukcapil terus berkoordinasi dengan pihak UPT di kecamatan-kecamatan, mulai dari wilayah Sembalun di utara hingga wilayah selatan, guna memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan hak akses administrasinya secara mudah dan cepat.
.jpg )
