 |
| Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid. (Foto: Istimewa/MP). |
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Kursus Banser Pimpinan (SUSBANPIM) Angkatan VIII yang digelar di Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pusdik Binmas Lemdiklat Polri), Kabupaten Semarang, Kamis (14/5/2026).
Di hadapan 105 kader Barisan Ansor Serbaguna (BANSER) dari berbagai wilayah, Menteri Nusron membeberkan tiga poin inti dalam membangun tata kelola yang profesional.
“Kalau kita bicara *good governance* dan tata kelola, teorinya banyak, tapi intinya ada tiga. Pertama disiplin, kedua pembagian tugas yang jelas, dan ketiga lakukan apa yang ditulis serta tulis apa yang bisa dilakukan,” ujar Nusron Wahid.
Ia menambahkan, sebuah organisasi yang maju wajib memiliki aturan main yang jelas, mulai dari sistem, Standar Operasional Prosedur (SOP), hingga mekanisme pengawasan dan pelaporan yang tertata dengan baik.
“Tata kelola itu sebetulnya aturan main, *good governance*, *corporate governance*. Jangan mimpi organisasi maju kalau tidak punya tata kelola yang baik,” tegasnya.
Selain sistem tata kelola, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyoroti pentingnya pendelegasian kewenangan (delegation of authority). Menurutnya, distribusi kekuasaan yang sehat sangat diperlukan agar roda organisasi tidak hanya bergantung pada satu figur pemimpin semata, sekaligus untuk meningkatkan rasa tanggung jawab di setiap tingkatan.
“Prinsipnya, tidak boleh kekuasaan berpusat di satu orang, dibagi masing-masing agar semuanya memegang peranan. Misal pimpinan pusat memberikan guidance atau petunjuk. Di bawahnya ada kewenangan masing-masing cabang,” jelas Nusron.
Menutup arahannya, Nusron mengingatkan seluruh kader untuk membangun kesepakatan bersama dan memperjelas skala prioritas dalam berorganisasi. Hal ini krusial demi menjaga kesolidan tim dan menghindari konflik kepentingan. Ia menekankan agar kepentingan personal selalu diletakkan di bawah kepentingan yang lebih besar.
“Ketika masuk dalam satu komunitas organisasi, maka yang paling penting adalah apa yang didahulukan dalam kepentingan organisasi. Tentunya kepentingan pertama adalah kepentingan negara dan agama, kemudian kepentingan organisasi, baru kepentingan individu. Kata kuncinya adalah kita mencari kemanfaatan untuk kebesaran organisasi,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan SUSBANPIM VIII yang diikuti oleh para kader pimpinan BANSER ini berlangsung selama lima hari, mulai Selasa hingga Sabtu, 12-17 Mei 2026. Ditargetkan, pelatihan ini mampu melahirkan pemimpin organisasi yang tangguh, tertib administrasi, dan berdampak luas bagi masyarakat.
.jpg )
