 |
| Menu: salah satu jenis Menu MBG di dapur 2 Sembalun. (Foto: Istimewa/MP). |
Pihak Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Lombok Timur Dapur 2 Sembalun mengonfirmasi adanya keluhan dari penerima manfaat (PM) terkait variasi menu yang dinilai monoton, sekaligus mematangkan rencana pemerataan wilayah distribusi melalui pengoperasian dapur baru.
Kepala SPPG Lombok Timur Dapur 2 Sembalun, Lalu Hergi Rinaldi, menjelaskan bahwa keluhan mengenai menu yang monoton bersumber dari penerapan master menu bulanan yang telah diinstruksikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, master menu ini berlaku secara nasional untuk menjaga efisiensi pelaporan anggaran dan menghindari keterlambatan logistik.
"Kami dari pihak staf BGN atau SPPG Sembalun 2 sudah diperintahkan dari pusat untuk menyiapkan menu satu bulan, di mana diharapkan ada menu tetap atau master menunya. Kenapa kami buat master menu? Untuk menghindari keterlambatan dalam pelaporan dan pembuatan pagu yang tentunya menghabiskan banyak waktu," ujar Lalu Hergi saat dikonfirmasi, Sabtu (6/6).
Hergi menambahkan, komplain kerap muncul terkait menu protein tertentu, seperti dilarangnya penggunaan ikan laut saat ini. Untuk mengantisipasinya, pihak SPPG menyiasatinya dengan melakukan kombinasi pada komoditas yang lebih fleksibel, seperti buah-buahan dan variasi pengolahan sayur atau protein nabati.
"Master menu itu bahannya tetap, tapi beda sedikit baik itu di sayur ataupun buah yang fleksibel. Misalnya, kalau protein nabati pakai tempe goreng biasa mereka kurang suka, kita coba olah jadi tempe orek asam manis. Jadi master menu itu tetap bisa berubah atas dasar evaluasi yang kami terima di lapangan," tambahnya.
Selain persoalan menu, tantangan utama yang dihadapi SPPG Dapur 2 Sembalun adalah belum adanya pemerataan jumlah penerima manfaat serta kondisi geografis yang ekstrem. Jarak distribusi dari dapur ke sekolah-sekolah sasaran saat ini mencapai radius maksimal hingga 12 kilometer.
Kondisi ini diperparah dengan kapasitas produksi Dapur 1 dan Dapur 2 yang sudah melebihi batas maksimal aturan BGN. Oleh karena itu, kehadiran Dapur 3 Sembalun sangat dinantikan untuk mengurai beban operasional tersebut.
Hergi mengungkapkan, berdasarkan hasil survei bersama Koordinator Wilayah (Korwil) Lombok Timur pekan lalu, progres pembangunan Dapur 3 kini telah mencapai 80 hingga 85 persen.
"Progresnya secepatnya kami harapkan, Pak Korwil juga menyampaikan untuk cepat-cepat karena beliau tahu PM di Dapur 1 dan Dapur 2 Sembalun sudah sangat melebihi kapasitas maksimal. Diharapkan maksimal tiga minggu ke depan sudah siap operasional, insyaallah akhir Juni ini," jelas Hergi.
Mengenai pembagian wilayah kerja pasca-beroperasinya Dapur 3, Hergi menegaskan bahwa keputusan final berada di tangan pimpinan tingkat kecamatan dan kabupaten guna menghindari rute distribusi yang saling bersilangan. Secara logistik, Dapur 2 yang berada di ujung utara idealnya akan mengover wilayah terdekat seperti Desa Bilok Petung atau Sajang.
Namun, tantangan baru kini membentang di depan mata seiring bergantinya tahun kalender akademik. Pihak SPPG harus melakukan pendataan ulang secara menyeluruh (by name by address) untuk menyesuaikan data siswa yang lulus dan siswa baru.
Mengingat keterbatasan personel dan luasnya wilayah yang mencakup lebih dari 30 sekolah per satuan pelayanan, Hergi sangat mengharapkan sinergi dan proaktif dari pihak pihak sekolah.
"Ini menjadi kendala di seluruh Indonesia karena mendata ulang sekolah-sekolah. Ada yang sampai 33 sekolah seperti kami. Jarak kami untuk satu hari turun ke lapangan itu tidak cukup, jadi kami harapkan kepala sekolah aktif untuk membagi data siswa-siswa baru tersebut," pungkasnya.
.jpg )
