 |
| BNN: Kepala Badan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Lombok Timur, H. Mustafa saat ditemui di ruang kerjanya. (Foto: Rosyidin/MP). |
Dua langkah strategis kini menjadi fokus utama, yakni merelokasi kantor BNK ke lokasi yang lebih strategis di tengah Kota Selong serta mendorong statusnya agar bertransformasi menjadi instansi vertikal di bawah Badan Narkotika Nasional (BNNK).
Kepala Bakespoldagri Lombok Timur, H. Mustafa, mengungkapkan bahwa kondisi kantor BNK yang beberapa tahun lalu berada di wilayah Sukamulia dinilai kurang representatif dan terlalu jauh dari pusat aktivitas pemerintahan. Demi menjaga efektivitas kerja, pihaknya kini sedang giat mencari alternatif gedung milik pemerintah daerah yang tidak terpakai.
"Memang kalau kita melihat dari kota, letak yang dulu agak kita katakan tidak strategis. Rekan-rekan BNK memang sudah berdiskusi di sini karena bagaimanapun juga BNK Kabupaten ini ada link koordinasinya di Bakespoldagri. Kami harapkan rekan-rekan BNK melihat terkait beberapa kantor aset pemerintah ini yang tidak terpakai yang berada di Kota Selong," ujar H. Mustafa saat ditemui di Selong, Kamis (4/6).
Ia menambahkan, karakteristik kerja BNK yang membutuhkan kerahasiaan dan mobilitas tinggi menuntut lokasi kantor berada di tempat yang strategis namun tetap menunjang privasi. Beberapa alternatif sempat muncul, termasuk gedung milik PU Provinsi. Namun, karena birokrasi aset provinsi membutuhkan proses panjang, Bakespoldagri melirik opsi lain seperti eks-Puskesmas yang kosong di jalur Masjid Muhammadiyah Selong.
H. Mustafa meminta Ketua BNK Lombok Timur untuk lebih proaktif dalam menyisir aset daerah yang kosong. Jika lokasi yang pas sudah ditemukan, Bakespoldagri siap mendampingi untuk berkoordinasi dengan Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) hingga bersurat langsung ke Bupati.
"Intinya dari Bakespoldagri siap memfasilitasi sekretariat atau kantornya di sini. Hasilnya sampai saat ini masih berproses, rekan-rekan BNK sambil jalan mencari tempat itu. Tapi kami berupaya mudah-mudahan bisa di tengah kota, dengan harapan supaya kerjanya lebih maksimal," imbuhnya.
Selain urusan sarana dan prasarana, Bakespoldagri terus memperkuat komitmen dalam membentengi generasi muda dari ancaman barang haram. Sepanjang tahun 2025, Bakespoldagri bersama stakeholder terkait telah melakukan penyuluhan narkoba ke 48 Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan menjangkau hampir 30.000 siswa di Lombok Timur.
Memasuki tahun 2026, program edukasi ini dipastikan tetap berlanjut dengan menggandeng BNK secara berkesinambungan. Menariknya, materi sosialisasi kini diperluas menyasar ancaman digital yang tengah marak.
"Di samping ke masalah narkoba, kami juga menyampaikan tentang bahaya lewat online ini. Masalah judi online sekarang juga ada. Ditambah lagi laporan dari Densus 88 bahwa paham radikalisme juga terorisme itu kan juga lewat online, nah jadi ini juga kami antisipasi," jelas Mustafa.
Ke depan, pada tahun 2027, Bakespoldagri berencana memperluas jaringan gerakan bersama ini dengan merangkul Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, dan kelompok pemuda (band) agar edukasi berjalan lebih masif.
Tantangan terbesar BNK Lombok Timur saat ini adalah ketergantungan pada dana hibah daerah. H. Mustafa memaparkan bahwa anggaran yang dialokasikan Pemda untuk qBNK berada di angka Rp200 juta per tahun, baik pada tahun lalu maupun tahun 2026 ini.
Proses pencairan anggaran tahun ini sedang berjalan, di mana pada tahap awal (Februari–Maret) diajukan sebesar 50 persen atau Rp100 juta, dan diupayakan bisa terealisasi penuh pada bulan Juni ini.
Mengingat keterbatasan tersebut, Pemda Lombok Timur tengah mengkaji secara akademis peluang peningkatan status BNK menjadi badan vertikal (BNNK) agar disokong penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mustafa mencontohkan keberhasilan penanganan di daerah lain yang sukses mengintervensi dana operasional awal terlepas dari skema pencairan triwulan yang bertahap, asalkan komitmen Pemda di awal jelas.
"Kalau sudah menjadi BNNK, kita semakin enak karena semuanya difasilitasi oleh pemerintah pusat. Personelnya mungkin lebih banyak dan profesional, fasilitasnya lengkap, kemudian dana pendukungnya lengkap. Saya rasa dengan kelengkapan sarana prasarana yang memadai ini, dampak efeknya yaitu penanganan kasus narkoba di Lombok Timur bisa berkurang. Ini yang kami upayakan," pungkasnya.
.jpg )
