 |
| Asisten II Setda Provinsi NTB Bidang Ekonomi Pembangunan Lalu Moh. Faozal |
MANDALIKAPOST.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebut penyumbang utama inflasi di daerah saat ini bukan berasal dari bahan pokok, melainkan dipicu oleh sektor bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak langsung terhadap biaya transportasi.
Asisten II Setda Provinsi NTB Bidang Ekonomi Pembangunan Lalu Moh. Faozal mengatakan tingginya ketergantungan NTB terhadap sektor transportasi membuat perubahan harga BBM sangat berpengaruh terhadap laju inflasi daerah.
"Kalau BBM naik, pasti transportasi ikut naik. Penyumbang inflasi kita sekarang lebih kepada persoalan itu," ujarnya pada Kamis (2 /7/2026).
Ia menjelaskan, secara umum angka inflasi NTB masih mengikuti rata-rata nasional. Namun kondisi geografis dan ketergantungan terhadap transportasi membuat dampak kenaikan biaya distribusi lebih terasa di NTB.
"Begitu harga tiket naik, biaya transportasi juga meningkat. Karena ketergantungan transportasi kita di NTB cukup tinggi, efeknya juga terasa terhadap inflasi," katanya.
Menurut Faozal, pemerintah daerah tidak dapat secara mandiri menyelesaikan persoalan tersebut karena berkaitan dengan kebijakan nasional. Pemda saat ini hanya dapat mengendalikan sektor-sektor yang berada dalam kewenangannya.
"Kita tidak bisa menyelesaikan sendiri karena isu ini nasional. Yang bisa kita tekan ya kita tekan. Misalnya soal ketersediaan pangan, Bulog sudah siap, kebutuhan pokok juga relatif stabil," jelasnya.
Ia menegaskan daya beli masyarakat NTB saat ini masih dalam kondisi terkendali dan cukup baik. Karena itu, inflasi yang terjadi tidak dipicu oleh persoalan bahan pangan.
"Penyumbang inflasinya bukan pada bahan pokok, melainkan lebih pada BBM yang berdampak ke sektor transportasi," ujarnya.
Terkait langkah menekan inflasi, Pemprov NTB masih menunggu kebijakan pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan BBM dan pengaruhnya terhadap sektor transportasi.
"Kalau persoalannya tidak berkaitan dengan isu nasional, tentu bisa kita intervensi. Tapi kalau menyangkut transportasi dan kebijakan BBM, itu bukan ranah pemerintah daerah," katanya.
Menanggapi potensi evaluasi dari pemerintah pusat terkait pengendalian inflasi daerah, Faozal menyebut pihaknya akan menyampaikan penjelasan berdasarkan data yang ada.
"Minggu depan kami juga akan mengikuti rapat inflasi bersama Bank Indonesia. Dari rilis BPS sebelumnya, penyumbang inflasi memang berasal dari BBM," tutupnya.
.jpg )
