 |
| Sinergi: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Perintah Kabupaten Sumbawa Besar resmi menjalin kerjasama dalam menekan laju inflasi, (Foto :Istimewa/MP). |
Komitmen strategis ini diwujudkan melalui kegiatan Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa Barat yang digelar di Lombok Timur pada Kamis (30/7/2026), dengan mengusung tema "Memperkuat Kapasitas dan Sinergitas Antar Daerah".
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menyampaikan apresiasi atas kunjungan TPID KSB. Ia menegaskan bahwa penanganan inflasi kini tidak lagi bisa dibebankan pada satu daerah atau satu instansi semata.
"Dinamika harga pangan dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga tantangan perubahan iklim. Karena itu, kolaborasi dan sinergi lintas daerah menjadi kunci utama yang sangat relevan dengan kondisi saat ini," ujar Wabup Edwin.
Edwin memaparkan bahwa Pemkab Lombok Timur secara konsisten menerapkan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) melalui berbagai program konkrit lintas sektor.
Sektor Pertanian. Pengadaan bibit tanaman dalam polybag senilai Rp1,1 miliar untuk anggota PKK/GOW, serta pembangunan greenhouse budidaya cabai dan hortikultura senilai Rp1,5 miliar yang dikelola BUMD PD Agro Selaparang.
Sektor Sosial. Penyaluran bantuan belanja sembako senilai Rp30 miliar bagi lebih dari 198 ribu rumah tangga sasaran (desil 1–3), lalu di Kesejahteraan Rakyat, itu bantuan tunai Rp3 miliar untuk guru ngaji, marbot, dan pengajar TPQ.
Dan yang terakhir, terkait Stabilisasi Pasar. Ini kerja sama pasokan strategis bersama Bank Indonesia, Bulog, dan pelaku usaha melalui operasi pasar murah masif di 21 kecamatan, pemantauan harga rutin, serta penguatan komunikasi publik guna mencegah panic buying.
"Forum ini diharapkan tidak berhenti pada diskusi semata, melainkan mampu melahirkan rekomendasi serta aksi nyata yang berdampak pada stabilitas ekonomi masing-masing wilayah," tegas Edwin.
Senada dengan hal tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda KSB, Syahril, menekankan pentingnya mengubah cara pandang terhadap inflasi. Menurutnya, inflasi bukan sekadar angka statistik BPS, melainkan persoalan nyata yang menggerus daya beli masyarakat dan menekan pelaku usaha kecil.
Ia menyoroti keterkaitan erat antara Lombok Timur sebagai lumbung pangan komoditas cabai, bawang merah, dan telur dengan KSB yang memiliki daya beli tinggi akibat industri pertambangan namun bergantung pada pasokan luar daerah.
"Sumbawa Barat dan Lombok Timur hadir bukan sebagai dua entitas yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan ekosistem ekonomi regional. Apa yang terjadi di Pasar Selong maupun Pasar Sweta Mataram, dampaknya akan langsung terasa di Taliwang, dan sebaliknya," ungkap Syahril.
Untuk memutus pola penanganan inflasi yang reaktif, Syahril mengajukan Lima Pilar Strategi Sinergi antara KSB dan Lombok Timur yakni:
1. Integrasi Informasi & Early Warning System. Platform data harga dan stok secara real time agar surplus komoditas di satu daerah dapat langsung diserap daerah yang membutuhkan.
2. Efisiensi Logistik Lintas Laut. Pembentukan konsorsium logistik pangan untuk menekan biaya transportasi laut sebesar 10–15%, penerapan tarif khusus, serta jalur prioritas bagi truk bahan pokok jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
3. Pengembangan Sentra Produksi & Hilirisasi Bersama.
4. Koordinasi Operasi Pasar & Cadangan Pangan Bersama.
5. Penguatan Literasi Ekonomi & Peran Masyarakat.
Pertemuan dilanjutkan dengan sesi diskusi teknis untuk merumuskan pilar-pilar kesepakatan tersebut ke dalam rencana aksi nyata, demi menjamin keandalan pasokan pangan dan kesejahteraan masyarakat baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
.jpg )
.jpeg)
