 |
| Konfrensi Pers di Aula Tambora Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB |
MANDALIKAPOST.com – Penyaluran sejumlah program strategis nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga akhir Juli 2026 menunjukkan capaian yang signifikan. Salah satu yang paling menonjol adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menyerap anggaran sebesar Rp2,02 triliun dengan jumlah penerima manfaat melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, mengatakan hingga 27 Juli 2026, Program MBG telah menjangkau 1,89 juta penerima manfaat atau 127 persen dari target awal sebanyak 1,48 juta orang.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah telah mengoperasikan 856 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melibatkan 34.779 petugas.
Selain MBG, pemerintah juga mempercepat realisasi Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga akhir Juli 2026, pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp202,09 miliar untuk pembangunan 1.512 unit rumah yang tersebar di 159 lokasi.
"Penyaluran ini melibatkan sekitar 214 pengembang perumahan di NTB," kata Ratih dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor DJPb Provinsi NTB, Jumat (31/7/2026).
Pemberdayaan Desa dan Sekolah Rakyat
Di sektor ekonomi kerakyatan, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini, sebanyak 1.172 koperasi telah berbadan hukum. Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah KDMP terbanyak, yakni 255 unit.
Secara keseluruhan, koperasi tersebut telah mencatatkan 31.583 transaksi dengan nilai mencapai Rp369,96 juta.
Sementara itu, pada sektor pendidikan, pembangunan fisik Sekolah Rakyat (SR) telah menyerap anggaran sebesar Rp198,85 miliar. Dari delapan lokasi yang direncanakan, lima Sekolah Rakyat telah beroperasi, yakni SR MP 18 Lombok Barat, SR MA 38 Lombok Timur, SR D 4 Lombok Barat, SR D 3 Lombok Timur, dan SR D 5 Sumbawa.
Dukungan Pangan dan Energi
Di sektor pertanian, dukungan APBN melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD) untuk program ketahanan pangan di NTB mencapai Rp483,11 miliar. Dukungan tersebut sejalan dengan tingginya produksi pangan daerah, di mana produksi padi pada 2025 mencapai sekitar 1,70 juta ton, sedangkan produksi jagung mencapai 1,20 juta ton.
Di sektor energi, pemerintah telah menyalurkan subsidi listrik senilai Rp314 miliar. Dukungan ini turut mendorong rasio elektrifikasi di seluruh kabupaten/kota di NTB hingga mencapai 99,66 persen.
Pemerintah berkomitmen mengawal realisasi sisa anggaran program-program prioritas nasional agar terserap secara optimal, efisien, dan transparan guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTB.
.jpg )
.jpeg)
