Bupati Lombok Timur Tegaskan Pembangunan Wisata Tak Akan Ganggu Anggaran Pelayanan Publik

Serimoni: Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin hadiri acara pembukaan Joben, (Foto: Istimewa/MP).

MANDALIKAPOST.com — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memastikan program pengembangan dan penataan sektor pariwisata daerah tidak akan mengganggu pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan publik. Strategi yang ditempuh Pemkab adalah dengan mengoptimalkan skema kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak agar beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap terjaga.

​Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat menghadiri acara Pemberian Tanda Batas Areal Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) di kawasan Resort Tete Batu, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kamis (20/8).

​"Guna mewujudkan pemerataan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Langkah ini diambil agar tidak mengganggu struktur APBD yang sebagian besar alokasinya tetap kita fokuskan untuk pelayanan publik," tegas Bupati Haerul Warisin dalam sambutannya.

​Salah satu potensi besar yang disorot Bupati adalah penataan kawasan Joben. Menurutnya, Joben merupakan destinasi wisata legendaris di Lombok Timur yang memiliki daya tarik alam lengkap, mulai dari iklim yang sejuk, air terjun, kolam renang, hingga keasrian kawasan hutan.

​"Kawasan Joben ini memiliki nilai sejarah yang panjang sebagai destinasi wisata unggulan. Penataan kawasan ini akan terus kita kaji dan matangkan tanpa mengorbankan alokasi APBD untuk pelayanan dasar masyarakat," tambahnya.

​Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyambut positif penetapan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang kini resmi berstatus Badan Layanan Umum (BLU). 

Fleksibilitas pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja (Satker) TNGR dinilai akan mempercepat rantai koordinasi dan mengeksekusi peluang pengembangan ekonomi daerah tanpa harus selalu menunggu keputusan dari kementerian pusat.

​Merespons peluang ini, Haerul Warisin menginstruksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Perizinan, Bapenda, hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera merumuskan langkah-langkah strategis.

​"Saya minta Dinas Perizinan, Bapenda, DLH, dan seluruh OPD terkait bergerak cepat merumuskan langkah strategis. Kita harus bisa mengoptimalkan insentif serta potensi penerimaan daerah dari fleksibilitas status BLU TNGR ini," instruksinya.

​Untuk menopang keberlanjutan pembangunan daerah, Bupati mengimbau peran aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya kelompok yang mampu, agar disiplin menunaikan kewajiban perpajakan.

​"Pembangunan daerah yang berkelanjutan membutuhkan dukungan dari masyarakat, terutama dalam hal ketaatan membayar pajak. Manfaat dari penataan kawasan wisata dan pembangunan ini pada akhirnya akan dirasakan kembali oleh masyarakat secara luas," tutur Bupati.

​Di sisi lain, beliau memberikan teguran hangat sekaligus pengingat bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat pemerintah di Lombok Timur agar senantiasa menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam melayani warga.

​"Kepada seluruh aparatur pemerintah, saya ingatkan untuk selalu memberikan pelayanan secara adil, profesional, dan tanpa membeda-bedakan siapapun," tekannya.

​Acara tersebut ditutup dengan momen bersejarah berupa penanaman perdana pal tanda batas areal PB-PSWA seluas 25 hektar untuk pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam di kawasan Joben. Penanaman ini dilakukan langsung oleh Bupati dengan didampingi oleh Direktur Utama PT Energi Selaparang sebagai penanda dimulainya babak baru pengelolaan ekowisata yang terintegrasi di Kabupaten Lombok Timur.