 |
| Kesepakatan: Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin didampingi ketua DPRD, M. Yusri menandatangani Nota Kesempatan Kebijakan Umum Anggaran Sementara Tahun anggaran 2027, (Foto: Istimewa/MP). |
Pengesahan dokumen arah kebijakan anggaran ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta 30 dari total 50 anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan serta seluruh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan jajaran OPD yang telah bekerja keras menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS 2027 secara profesional.
Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif agar anggaran daerah benar-benar memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Mari kita perkuat komitmen bersama untuk mengawal implementasi anggaran ke depan, utamanya pada sektor-sektor mendasar seperti peningkatan kualitas pendidikan, pemenuhan layanan kesehatan yang merata, penguatan konektivitas infrastruktur, serta percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” ujar Haerul Warisin.
Menjelang peringatan Hari Jadi ke-131 Kabupaten Lombok Timur, Bupati juga mengajak seluruh pihak menjadikan momentum ini sebagai penguat sinergi dan kolaborasi dalam membangun daerah secara berkelanjutan.
“Makna kebersamaan dalam tema hari jadi Lombok Timur kali ini harus tercermin melalui komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menyatukan langkah, menyelaraskan kebijakan, serta menjawab berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Badan Anggaran DPRD Lombok Timur melalui juru bicaranya, Hj. Nirmala Rahayu Luk Santi, memberikan sejumlah catatan strategis terkait alokasi dan pengelolaan anggaran daerah. Banggar mengingatkan Pemda agar prioritas alokasi belanja fokus pada program yang menyentuh kebutuhan mendasar warga.
“Asumsi alokasi belanja masing-masing perangkat daerah harus diarahkan untuk program kegiatan yang secara langsung menyangkut kebutuhan dasar dan urusan wajib, serta penyediaan infrastruktur yang langsung menyentuh masyarakat,” tegas Nirmala dalam laporannya.
Banggar DPRD juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembangunan guna memastikan pencapaian target makro daerah.
Selain itu, DPRD mendesak Pemda untuk mempercepat penyerapan dan pelaksanaan anggaran pada sisa Tahun Anggaran 2026 agar hasil pembangunan fisik maupun non-fisik dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lombok Timur.
.jpg )
