 |
| Rotasi: Proses pelantikan Pejabat Manajerial dan Non Manajerial di lingkungan Kementerian ATR/BPN, (Foto: Istimewa/MP). |
Langkah perombakan struktur ini dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sekaligus mendorong mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mempercepat transformasi pelayanan publik.
Pelantikan yang berlangsung secara hibrida di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan. Dalam pelantikan tersebut, terdapat 497 Pejabat Manajerial (Struktural) dan 864 Pejabat Non Manajerial (Fungsional) yang resmi mengemban tugas baru.
Sekjen ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa rotasi dan penyegaran jabatan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan langkah strategis untuk melahirkan inovasi pelayanan yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat.
“Selamat kepada pejabat yang dilantik atas amanah dan jabatan baru. Ini adalah kepercayaan besar yang membawa tanggung jawab untuk menjadi motor penggerak perubahan, melahirkan gagasan-gagasan yang inovatif, dan tentu saja memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada masyarakat,” tegas Dalu dalam sambutannya.
Dalu menambahkan bahwa keberhasilan perbaikan layanan tanah di Indonesia sangat bergantung pada integritas dan kapabilitas puluhan ribu pegawai yang tersebar di tingkat pusat hingga daerah.
“30.000 orang pegawai yang ada di ATR/BPN akan menjadi kunci penggerak transformasi kita. Saya menginginkan agar seluruh pegawai menjadi SDM yang kompeten, yang profesional, dan memiliki semangat pelayanan yang menempatkan masyarakat sebagai prioritas utama,” ujar Dalu.
Sebagai pijakan legal perombakan SDM ini, Kementerian ATR/BPN resmi menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Aturan baru tersebut memicu penyesuaian nomenklatur Jabatan Pengawas kewilayahan (Seksi 1 hingga Seksi 6) sesuai tipologi wilayah di 10 Kantor Pertanahan.
Dalu optimistis penataan regulasi dan penguatan SDM ini akan berdampak langsung pada kecepatan penyelesaian urusan pertanahan warga.
“Kita berharap perubahan ini mampu mendukung layanan pertanahan dengan lebih cepat dan lebih prima, serta meningkatkan kualitas jalannya proses pelayanan publik kepada masyarakat,” pungkasnya.
Acara pelantikan tersebut turut dihadiri langsung oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta diikuti secara virtual oleh pegawai ATR/BPN dari berbagai wilayah di Indonesia.
.jpg )
