Menteri Nusron Apresiasi Capaian LP2B Tembus 87,52% Jauh Lebih Cepat dari Target 2029

Pertanahan: Menteri ATR/BPN RI, Nusron Wahid, (Foto: Istimewa/MP).

SLEMAN, MANDALIKAPOST.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran kementerian atas keberhasilan mempercepat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Capaian nasional LP2B kini telah menyentuh angka 87,52%, mengunci target awal sebesar 87% yang semula dipatok baru tercapai pada akhir 2029.

Lompatan performa ini disampaikan langsung oleh Nusron Wahid dalam Rapat Koordinasi Transformasi Layanan Pertanahan yang dihadiri para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN serta 148 Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta, Jumat (04/09/2026).

"Untuk LP2B, alhamdulillah saya benar bersyukur. Saya terima kasih banget sama tim dari BPN se-Indonesia. Belum selesai 2026, kita sekarang sudah berhasil mengunci LP2B secara nasional di tahun 2026. Belum sampai tahun 2029, jauh lebih cepat dari yang ditargetkan," kata Nusron Wahid.

Pencapaian LP2B sebesar 87,52% tersebut secara regulasi melampaui tenggat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026. Keberhasilan ini didorong oleh realisasi agresif di berbagai wilayah kunci penopang pangan, seperti Jawa Barat yang menyentuh 87,02%, serta Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan yang masing-masing berhasil mencatatkan penetapan hingga 88%.

Meski capaian LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menunjukkan progres signifikan, Nusron mengingatkan agar jajaran BPN tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, tantangan berikutnya adalah merumuskan regulasi ketat untuk mengendalikan alih fungsi sisa 13% lahan sawah yang berada di luar kawasan LP2B.

"Alih fungsi pada 13% lahan tersebut tidak berarti boleh dilakukan secara bebas. Boleh, tetapi terbatas," tegas Nusron.

Langkah penguncian alih fungsi lahan ini dinilai sangat krusial sembari menunggu penyelesaian program strategis pemerintah dalam mencetak sekitar 3 juta hektare sawah baru di luar Pulau Jawa, seperti Papua dan Kalimantan Timur. Nusron menekankan bahwa perlindungan lahan sawah eksisting di Jawa harus dipertahankan secara ketat untuk menjaga kedaulatan pangan nasional.

"Kebijakan ini harus kita pertahankan setidaknya sampai tahun 2029, sampai urusan pencetakan sawah di Papua dan di Kaltim dan di kawasan lain di luar Jawa selesai. Di mana Pak Presiden mentargetkan ada tambahan sekitar 3 juta hektare sawah baru," urainya.

Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar utama fondasi kekuatan sebuah bangsa yang tidak dapat dikompromikan.

"Karena soal pangan ini adalah necessary condition. Tidak boleh ditawar. Salah satu bentuk negara kuat, kedaulatan negara kuat adalah masalah pangan. Ini tidak boleh ditawar," pungkas Nusron.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Sekretaris Jenderal Dalu Agung Darmawan, Direktur Jenderal PHPT Asnaedi, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemda Andi Tenri Abeng, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.