Desil Data Bansos Diperbarui Akhir 2026, Sekda Lombok Timur Ajak Mahasiswa Kawal Ketepatan Sasaran

Demonstrasi: Sekertaris Daerah Lombok Timur, Dr. H. Muhammad Juaini Taofik temui masa aksi sembari duduk bersila di jalan raya didepan kantor Bupati, (Foto: Istimewa/MP).

MANDALIKAPOST.com — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur optimistis penyaluran bantuan sosial (bansos) dan kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) akan mengacu pada data terbaru pada 2027 mendatang. Langkah ini diharapkan mampu menyaring kelayakan penerima manfaat secara lebih akurat dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, saat menemui massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gunung Rinjani (BEM UGR) di depan gerbang Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (28/10).

Juaini menjelaskan bahwa pemutakhiran data desil penerima bantuan saat ini sedang berproses di tingkat pemerintah pusat dan dijadwalkan rampung pada penghujung tahun ini. Oleh karena itu, skema penyaluran bantuan saat ini masih mengacu pada basis data yang lama hingga proses verifikasi selesai.

"Maka seluruh proses, tentu BPJS, bantuan sosial masih menggunakan data desil yang sudah ada. Kami dijanjikan update-nya di akhir 2026," ujar Juaini.

Ia menambahkan bahwa pembaharuan data tersebut nantinya akan memuat hasil sanggahan dari masyarakat guna memastikan keabsahan penerima. Juaini juga mengajak elemen mahasiswa untuk aktif mengawal proses penyalurannya agar tidak salah sasaran.

"Maka sasaran bansos 2027 maupun BPJS yang ditanggung PBI JK maupun pemerintah daerah itu pasti akan menggunakan data terbaru hasil kemarin, yang ada sanggahan-sanggahan itu, karena akan diterbitkan di Desember 2026," tegasnya.

Selain persoalan bansos, dialog antara Pemda dan mahasiswa tersebut juga menyoroti pemanfaatan potensi komoditas lokal dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekda memaparkan bahwa sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menyerap bahan baku dari pasar tradisional dan hasil tani lokal, dengan keterlibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam rantai pasok.

Sebagai langkah jangka panjang, Pemda Lombok Timur juga mulai mendorong pengembangan budidaya sapi perah untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan susu pada program MBG yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027.

Terkait aspirasi ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani tembakau, Pemda menyambut baik perhatian para mahasiswa dan menegaskan komitmen yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Juaini meminta mahasiswa menyusun aspirasi secara tertulis sebagai pendukung argumen Pemda saat berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Aksi yang berlangsung tertib dan damai ini diakhiri dengan dialog terbuka di depan gerbang kantor bupati. Dalam kesempatan tersebut, Sekda hadir didampingi oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Kabupaten Lombok Timur.