 |
| Akademisi: Rektor Institut Elkatarie, Dr. Abdullah Muslim, S.Fil.z., M.Pd.z., (Foto Istimewa/MP). |
Pihaknya mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menolak secara tegas segala bentuk praktik politik uang (money politics) demi menjaga kondusivitas dan integritas demokrasi di tingkat desa.
Dukungan tersebut ditegaskan sebagai bentuk kepedulian akademis dan moral terhadap penciptaan iklim demokrasi yang mengedepankan nilai kejujuran, persatuan, serta kepentingan masyarakat Lombok Timur secara berkelanjutan.
Rektor Institut Elkatarie, Dr. Abdullah Muslim, S.Fil.z., M.Pd.z., menyampaikan bahwa Pilkades bukan sekadar ajang rotasi kepemimpinan tahunan, melainkan sarana penting pendidikan politik bagi warga. Oleh karena itu, seluruh proses dan tahapan Pilkades idealnya berjalan transparan dan berlandaskan penghormatan terhadap hak pilih setiap individu.
"Siapa pun yang nantinya mendapatkan amanah masyarakat, persatuan dan kepentingan desa harus tetap menjadi prioritas utama. Kompetisi dalam Pilkades boleh berlangsung sengit, tetapi persaudaraan warga tidak boleh terputus," ujar Dr. Abdullah dalam rilis resminya diterima, Kamis (22/10).
Ia menambahkan bahwa praktik politik uang berisiko fatal merusak tatanan demokrasi, meruntuhkan rasa percaya masyarakat, hingga memicu konflik sosial yang berkepanjangan pasca pemilihan. Rekam jejak, visi-misi, serta kapasitas calon pemimpin seharusnya menjadi tolok ukur utama warga dalam memilih, bukan modal finansial semata.
"Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang menjaga martabat manusia dan mengutamakan kemaslahatan bersama. Kita ingin lahir pemimpin desa yang memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen nyata dalam membangun masyarakatnya," tegasnya.
Sebagai institusi pendidikan tinggi, Institut Elkatarie merasa bertanggung jawab secara sosial untuk terus memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi yang transparan. Melalui penguatan nilai etika, akademik, dan pendidikan karakter, kampus berkomitmen mendorong iklim dialog yang sejuk.
Guna memastikan situasi tetap kondusif, seluruh elemen masyarakat mulai dari para kandidat, tim sukses, panitia Pilkades, hingga tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat diimbau untuk tidak menyebarkan ujaran kebencian, hoax, maupun tindakan provokatif.
"Keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari suksesnya pemungutan suara di TPS, melainkan dari proses yang berintegritas, penerimaan hasil secara legowo, serta terpeliharanya keharmonisan sosial setelah pemilihan usai," pungkas Dr. Abdullah.
Melalui komitmen bersama ini, Pilkades Serentak diharapkan dapat melahirkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Lombok Timur.
.jpg )
