![]() |
| Paripurna: Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin hadiri rapat paripurna Masa Sidang I DPRD Kabupaten Lombok Timur, (Foto: Istimewa/MP). |
Pada kesempatan yang sama, ia juga mengajukan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pekerjaan Infrastruktur Jalan dan Gedung Serbaguna.
Penyampaian ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Dalam paparannya, Bupati Haerul Warisin merinci bahwa Pendapatan Daerah pada RAPBD 2027 diproyeksikan mencapai Rp3,176 triliun lebih. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp602,52 miliar lebih, serta Pendapatan Transfer sebesar Rp2,542 triliun lebih yang terdiri dari transfer pemerintah pusat Rp2,4 triliun lebih dan bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi NTB Rp142,19 miliar lebih.
Selain itu, terdapat komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp31,948 miliar lebih. Dana ini berasal dari hibah pemerintah pusat melalui program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) untuk penguatan layanan persampahan, serta kontribusi pihak ketiga dari para pengusaha tembakau Virginia.
Seimbang dengan pendapatan, Anggaran Belanja Daerah juga dirancang sebesar Rp3,176 triliun lebih. Bupati menegaskan bahwa penyusunan anggaran bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini berorientasi penuh pada hasil dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
"Alokasi anggaran untuk setiap OPD ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan dalam RKPD, bukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar OPD atau mengacu pada alokasi tahun anggaran sebelumnya," tegas Haerul Warisin di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Sejumlah pos belanja strategis telah disiapkan, di antaranya belanja barang dan jasa sebesar Rp1,54 triliun lebih. Anggaran ini mencakup penerangan jalan umum (PJU) sebesar Rp20,213 miliar lebih, serta belanja iuran jaminan asuransi kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), honorarium Non-ASN, hingga penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa senilai Rp135,166 miliar lebih.
Pemda juga tetap melanjutkan program subsidi bunga bagi peternak dan pelaku UMKM melalui skema Lotim Berkembang sebesar Rp2,5 miliar.
Selain nota keuangan, Bupati menyoroti pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2025 yang menjadi payung hukum proyek tahun jamak (multiyears) pembangunan infrastruktur jalan dan gedung serbaguna senilai Rp280 miliar.
Hingga saat ini, Pemkab Lombok Timur telah menuntaskan pembangunan sekitar 53 ruas jalan—mayoritas berkonstruksi hotmix dan sebagian lapen—dengan total panjang mencapai 77,25 kilometer.
Sementara itu, pembangunan Gedung Serbaguna telah melewati tahap sayembara, perencanaan teknis, serta pengadaan konsultan pengawasan. Bupati optimistis lelang fisik gedung tersebut segera berjalan dalam beberapa hari ke depan sehingga rampung sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2027.
Namun, proses pelelangan umum pada proyek-proyek tersebut menyisakan efisiensi anggaran yang cukup besar, yakni sisa penyerapan uang muka sebesar Rp16,1 miliar dan sisa kontrak senilai Rp21,2 miliar.
"Sisa anggaran ini sangat potensial untuk dioptimalkan guna menambah volume pekerjaan maupun meningkatkan jumlah ruas yang ditangani, khususnya pembangunan jalan kabupaten dan jalan poros utama yang sangat dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2025 mutlak diperlukan sebagai payung hukum pelaksanaannya," jelasnya.
Menutup penyampaiannya, Haerul Warisin berharap pembahasan bersama legislatif dapat melahirkan kebijakan fiskal yang berdampak langsung bagi warga Lombok Timur.
"Kami berharap pembahasan nanti dapat menghasilkan APBD yang mampu mempercepat pemerataan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, memperkuat perekonomian daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik demi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Agenda pembahasan dua rancangan regulasi daerah ini akan berlanjut pada Rabu (18/11/2026) hari ini melalui rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi di DPRD Kabupaten Lombok Timur.

