Pemkab Lotim Usulkan 10 Ribu Lebih Formasi PPPK Paruh Waktu ke Pusat, Sekda Jamin Tanpa Penumpang Gelap

Rosyidin S
Selasa, November 17, 2026 | 12.44 WIB Last Updated 2026-11-17T04:44:08Z
Formasi: Sekertaris Daerah Lombok Timur, Dr. H. Muhammad Juaini Taofik saat ditemui awak media, (Foto: Rosyidin/MP).

MANDALIKAPOST.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur mulai merampungkan proses administrasi pengusulan data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu ke pemerintah pusat.


Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, Dr. H. Muhammad Juaini Taofik, memastikan sebanyak 10.852 formasi telah diajukan secara resmi dan dijamin bebas dari praktik manipulasi data atau "penumpang gelap".


Juaini Taofik mengungkapkan, pihak kementerian terkait telah meminta pembaruan data tersebut sebagai dasar pengkajian pembiayaan gaji melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 


Untuk merespons hal itu, pihaknya telah memaraf (tanda tangan) tiga surat usulan yang ditujukan ke instansi berbeda sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.


"Kementerian sudah meminta data dan saya sudah memaraf tiga surat. Pertama permintaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu untuk guru, kedua ke Kemendagri untuk Satpol PP dan Damkar, dan ke Kemenkes lalu selebihnya ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) yang saat ini sedang berproses," ujar Juaini Taofik saat ditemui di Selong, Selasa (17/11).


Ia merinci, dari total 10.852 formasi yang diusulkan kembali tersebut, komposisinya terbagi hampir merata ke dalam tiga sektor utama. Sektor pendidikan dan kesehatan masing-masing menyerap hampir 3.000 formasi untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan (nakes). Sementara sisanya, sekitar 4.000 lebih formasi, dialokasikan untuk tenaga teknis lainnya, termasuk personel Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar).


Menurut Juaini, pengelompokan pengiriman surat ke kementerian teknis seperti Kemendikdasmen untuk guru, Kemenkes untuk nakes, dan Kemendagri untuk Satpol PP serta Damkar bertujuan mempermudah proses verifikasi anggaran di tingkat pusat.


Lebih lanjut, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini menegaskan komitmen transparansi Pemkab Lombok Timur dalam pendataan tersebut. Seluruh nama yang diusulkan telah memiliki kejelasan penempatan (by name by address) dan melalui proses verifikasi ketat.


"Artinya kita menjamin tidak ada penumpang gelap. Kecuali bagi mereka yang memang mengundurkan diri. Kemarin ada yang mengundurkan diri karena masuk ke program MBG (Makan Bergizi Gratis), bahkan ada juga yang berangkat bekerja ke luar negeri (TKI).  Itu di luar jangkauan kita, tetapi yang jelas 10.852 formasi itu sudah kita usulkan kembali," tegasnya.


Menanggapi kekhawatiran sebagian tenaga PPPK paruh waktu mengenai potensi mutasi atau penempatan ke luar daerah saat status mereka beralih menjadi penuh waktu, Juaini meminta para pegawai tetap tenang. Meski keputusan final berada di tangan pemerintah pusat, ia menilai peluang penempatan lintas wilayah sangat kecil.


Hal itu merujuk pada salah satu dari empat program efisiensi yang tengah dijalankan oleh BKN, yakni kebijakan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendekatkan pegawai dengan lokasi tempat tinggalnya.


"Kita menunggu keputusan pusat, tetapi di BKN itu ada program efisiensi yang mendekatkan ASN dengan tempat tinggalnya. Kalau mengacu kepada kebijakan itu, kemungkinan kecil ditempatkan di tempat jauh dari domisili, karena pasti akan diarahkan dekat dengan domisilinya," jelas Juaini.


Selain membahas skema PPPK penuh waktu, Juaini juga menyinggung peluang bagi para tenaga PPPK penuh waktu maupun lulusan sarjana pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mulai bergulir pada November ini. Ia memastikan bahwa status sebagai PPPK penuh waktu tidak akan menghalangi mereka untuk berkompetisi pada jalur CPNS.


"Untuk formasi CPNS yang mulai dibuka November ini, PPPK penuh waktu juga bisa ikut melamar tanpa dikenakan penalti," pungkasnya.

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Pemkab Lotim Usulkan 10 Ribu Lebih Formasi PPPK Paruh Waktu ke Pusat, Sekda Jamin Tanpa Penumpang Gelap

Trending Now