MANDALIKAPOST.com MATARAM – Polemik penetapan tujuh calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2026–2029 semakin menguat. Kali ini, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB angkat bicara dan mendesak agar proses seleksi dibuka secara transparan, objektif, serta bebas dari dugaan intervensi kepentingan politik.
Melalui pernyataan resmi yang dikeluarkan di Mataram, Rabu (11/11/2026), Sekretaris IJTI NTB, Herman Zuhdi, meminta Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal memberikan perhatian serius terhadap polemik penetapan tujuh calon komisioner KPID tersebut.
Menurut Herman, persoalan yang disampaikan Anggota Komisi I DPRD NTB, Ali Alkhairy, terkait mekanisme penetapan tujuh calon komisioner harus dijawab melalui penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Sebab, seleksi komisioner KPID bukan sekadar urusan internal DPRD maupun pemerintah daerah. Lebih dari itu, proses tersebut menyangkut independensi lembaga pengawas penyiaran dan kepercayaan publik terhadap masa depan demokrasi penyiaran di NTB.
"Kalau benar tujuh nama sudah lebih dahulu disiapkan sebelum seluruh calon dibahas dan dinilai secara objektif dalam forum pleno, ini bukan persoalan sepele. Publik berhak mengetahui bagaimana proses itu berlangsung, siapa yang mengambil keputusan, apa dasar pemeringkatannya, dan apakah seluruh mekanisme sudah dijalankan sesuai ketentuan," tegas Herman.
Jurnalis tvOne tersebut secara khusus mengingatkan agar gubernur tidak bersikap pasif terhadap persoalan yang kini menjadi perhatian kalangan insan pers dan masyarakat.
Menurutnya, kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan publik untuk ikut menjaga iklim demokrasi, kebebasan pers, serta independensi lembaga penyiaran dari kemungkinan intervensi kekuasaan.
"Gubernur jangan diam terhadap persoalan ini. Kami meminta jaminan bahwa proses seleksi komisioner KPID berjalan sesuai aturan, dan tidak berada dalam bayang-bayang kepentingan kekuasaan. Jika memang tidak ada intervensi, penjelasan tentang keterbukaan proses seleksi menjadi cara terbaik untuk menjawab keraguan publik," ujarnya.
Herman menegaskan, pernyataan IJTI NTB bukan tuduhan bahwa gubernur maupun pihak tertentu terlibat dalam proses penetapan calon komisioner. Namun, setiap dugaan pengaruh atau intervensi politik harus dijawab dengan transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Jangan sampai KPID yang seharusnya menjadi penjaga independensi penyiaran justru lahir dari proses yang dipertanyakan independensinya. Ini kontradiksi yang harus dijelaskan. Kita tidak ingin lembaga pengawas penyiaran kehilangan kepercayaan publik bahkan sebelum komisionernya mulai bekerja," tambahnya.
IJTI Soroti Minimnya Keterwakilan SDM Penyiaran
Tak hanya mempersoalkan mekanisme penetapan tujuh nama, IJTI NTB juga memberikan catatan kritis terhadap komposisi calon komisioner yang lolos seleksi.
Organisasi profesi jurnalis televisi tersebut mengkhawatirkan minimnya keterwakilan sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan kompetensi langsung di bidang penyiaran.
Padahal, KPID merupakan lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan mengawasi penyelenggaraan penyiaran. Karena itu, komisionernya dituntut memiliki kapasitas, integritas, serta pemahaman yang memadai terhadap dinamika industri penyiaran.
"Jangan sampai kita berbicara panjang lebar tentang independensi lembaga penyiaran, tetapi proses memilih pengawas penyiarannya sendiri justru tidak memberikan teladan tentang transparansi dan objektivitas. Independensi KPID harus dimulai sejak proses seleksi komisionernya," tandas Herman.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan komisioner KPID bukan jabatan politik yang bisa dibagi berdasarkan kedekatan, afiliasi, maupun kepentingan kelompok tertentu.
Komisioner harus dipilih berdasarkan kapasitas, integritas, kompetensi, dan pemahaman terhadap persoalan penyiaran.
21 Calon Harus Mendapat Penilaian Adil
Lebih jauh, Herman menegaskan bahwa seluruh 21 calon anggota KPID NTB harus memperoleh kesempatan yang sama untuk dinilai secara objektif dan terukur.
Jangan sampai ada calon yang kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kapasitasnya karena proses pengambilan keputusan diduga telah mengarah kepada nama-nama tertentu.
"Kalau proses seleksinya tidak transparan, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa komisioner yang terpilih nantinya mampu bersikap independen terhadap lembaga penyiaran, pemilik modal, maupun tekanan politik? Ini bukan sekadar persoalan tujuh nama, tetapi menyangkut masa depan demokrasi penyiaran di NTB," tutupnya.
IJTI NTB berharap seluruh pihak yang terlibat dalam proses seleksi memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik. Transparansi menjadi penting agar tujuh komisioner yang nantinya terpilih benar-benar memiliki legitimasi, kompetensi, dan independensi dalam menjalankan tugas pengawasan penyiaran di Nusa Tenggara Barat.
.jpg )
