 |
| Proaktif: Bupati H. Haerul Warisin bersama Sekertaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik foto bersama pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, (Foto: Istimewa/MP). |
Konsultasi tersebut difokuskan pada tindak lanjut penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta penguatan sistem akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah di lingkup Pemkab Lombok Timur.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Lombok Timur memaparkan data krusial terkait jumlah tenaga non-ASN di daerahnya. Saat ini, tercatat ada sebanyak 10.852 PPPK paruh waktu yang meliputi tenaga pendidik (guru), tenaga kesehatan, Satpol PP, petugas Pemadam Kebakaran (Damkar), tenaga administrasi, hingga berbagai tenaga teknis lainnya.
"Jumlah tersebut dipastikan telah masuk dalam database dan memiliki nomor induk PPPK. Konsultasi ini guna memastikan langkah tepat mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat dalam penataan aparatur," ujar Bupati Haerul Warisin menegaskan urgensi kedatangannya.
Langkah cepat Pemkab Lombok Timur ini mendapat apresiasi positif dari jajaran KemenPANRB. Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPANRB, Erwan Agus Purwanto, yang didampingi Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara, menyambut baik responsifnya pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan nasional.
Erwan menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui kolaborasi lintas instansi yakni Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus mengintensifkan rapat berkesinambungan. Hal ini dilakukan demi mengawal pelaksanaan Keputusan Strategis Pemerintah Pusat dalam menata PPPK secara komprehensif.
"Pemerintah terus berupaya untuk menghadirkan sistem manajemen ASN yang lebih pasti, adil, dan berkelanjutan. Langkah tersebut sekaligus memperkuat birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ungkap Erwan Agus Purwanto.
Kebijakan penataan aparatur ini merujuk pada Siaran Pers Penataan PPPK Paruh Waktu, Guru Non-ASN, Tenaga Kesehatan, dan Rekrutmen CPNS 2026 yang dirilis pada 9 November lalu. Berdasarkan keputusan bersama antara Pemerintah dan DPR, terdapat lima poin krusial yang menjadi arah kebijakan nasional:
Pengangkatan Lintas Profesi: PPPK Paruh Waktu akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu lintas profesi.
Peluang Seleksi CPNS 2027: PPPK Penuh Waktu diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2027.
Afirmasi Guru dan Nakes Non-ASN: Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik dengan batas waktu Desember 2024 memperoleh perpanjangan masa tugas serta kesempatan seleksi CPNS 2027 dengan pengaturan khusus. Ketentuan serupa juga berlaku bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis.
Rekrutmen CPNS 2026: Pelaksanaan seleksi dan rekrutmen CPNS secara nasional dijadwalkan pada tahun 2026.
Mekanisme Pengalihan Pegawai (Dialihkan Menjadi Pegawai Pusat): Guru akan dialihkan menjadi PPPK di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama.Tenaga kesehatan dialihkan menjadi PPPK Kementerian Kesehatan. Kelompok Pemadam Kebakaran dan Satpol PP dialihkan menjadi PPPK Kementerian Dalam Negeri.
Landasan hukum untuk pengalihan status kepegawaian pusat ini saat ini tengah disiapkan melalui instrumen Peraturan Presiden (Perpres).
Proses pengangkatan dan peralihan status ini rencananya akan diberlakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Penetapan tahapan tersebut akan disesuaikan dengan kesiapan regulasi, ketersediaan data, serta kesiapan anggaran di masing-masing instansi.
Pemerintah daerah mengimbau kepada seluruh tenaga honorer dan PPPK Paruh Waktu di Lombok Timur agar tetap tenang dan fokus menjalankan tugas pelayanan publik seperti biasa selama proses transisi regulasi ini berjalan.
.jpg )
