Dugaan Penggelapan Dana dan Sarana RIPH Senilai Rp1,05 Miliar, Kelompok Tani Pusuk Pujata Siap Tempuh Jalur Hukum

Swasembada: Petani bawang putih foto bersama dengan Petugas Pertanian Lapangan di salah satu gudang penangkar, (Foto: Istimewa/MP).

MANDALIKAPOST.com — Polemik dalam program Rencana Impor Produk Hortikultura (RIPH) tahun 2026 di wilayah Sembalun memanas. Manajer Kelompok Tani (KT) Pusuk Pujata, Egi Frisma Suryaji, secara tegas menyatakan pihaknya tidak memiliki keterlibatan apa pun dengan sengketa lahan di Agrindo Nusantara.

Fokus lembaganya saat ini adalah menempuh langkah hukum tegas terhadap dugaan tindak pidana yang merugikan keuangan dan operasional kelompok tani.

Egi mengungkapkan, pihaknya bersama pihak perusahaan mitra RIPH yang dirugikan akan segera melaporkan Ketua KT Kharisma Rinjani, berinisial Z, beserta sejumlah pihak lain yang disinyalir turut serta terlibat dalam program tersebut ke Polres Lombok Timur. 

Langkah hukum ini diambil menyusul serangkaian dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan maupun penggelapan aset program RIPH awal tahun 2026.

"Kami menegaskan bahwa kami tidak terlibat dalam sengketa lahan di PT Agrindo Nusantara. Fokus kami saat ini adalah membawa persoalan perbuatan melawan hukum ini ke ranah penegakan hukum pidana. Kami dan pihak perusahaan RIPH yang dirugikan atas dugaan-dugaan tersebut sudah siap berhadapan di muka hukum," ujar Egi Frisma Suryaji saat dikonfirmasi di Sembalun, Selasa (10/11).

Berdasarkan investigasi dan audit internal yang dilakukan, kerugian materiil akibat perbuatan tersebut ditaksir mencapai angka fantastis.

"Kerugian setelah kami hitung secara akumulatif mencapai Rp1.050.000.000 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah). Angka ini bahkan belum menghitung kalkulasi dampak kerugian materiil dan konsekuensi ikutan lainnya atas tidak terpenuhinya target luasan pertanaman," tambahnya.

Adapun pokok perkara yang akan dilaporkan ke aparat penegak hukum meliputi beberapa dugaan tindak pidana, antara lain.

Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Luasan Tanam RIPH: Terjadinya penyusutan atau pengurangan sepihak atas objek perjanjian kerja sama program RIPH awal tahun 2026, di mana dari luasan yang seharusnya 36 hektare secara faktual menyusut drastis hingga tersisa 15,9 hektare saja.

Dugaan Penggelapan dan Penimbunan Sarana Produksi: Adanya indikasi penguasaan secara melawan hukum terhadap barang-barang inventaris program berupa mulsa serta Sarana Produksi (Saprodi) lainnya yang diperuntukkan bagi kegiatan RIPH awal tahun 2026.

Dugaan Penggelapan Anggaran Pertanaman: Penyalahgunaan alokasi dana operasional atau biaya pertanaman yang bersumber dari program RIPH awal tahun 2026.

Sebagai bentuk keseriusan dalam memproses perkara ini secara hukum pidana, pihak pelapor memastikan bahwa laporan pengaduan tersebut akan dilampirkan dengan instrumen pembuktian yang valid.

"Pelaporan ini akan kami lengkapi dengan alat bukti dan barang bukti selengkap-lengkapnya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, demi menegakkan keadilan dan meminta pertanggungjawaban pidana dari pihak-pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum tersebut," pungkas Egi.