MANDALIKAPOST.com MATARAM – Proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) menuai kritik tajam. Panitia Seleksi (Pansel) diminta tidak sekadar meloloskan calon berdasarkan kelengkapan administrasi, tetapi wajib mengutamakan kompetensi, integritas, serta pengalaman nyata di dunia penyiaran, khususnya pertelevisian.
Sorotan keras tersebut disampaikan Harikasidi, yang akrab disapa Harkas, Ketua GJI sekaligus Koordinator Bidang Advokasi dan Pengaduan (Korbid Adpokasi) IJTI NTB.
Harkas mempertanyakan komposisi calon anggota KPID yang menurut penilaiannya belum mencerminkan keterwakilan profesional dengan pengalaman jurnalistik televisi.
Menurutnya, KPID merupakan lembaga strategis yang membutuhkan sumber daya manusia dengan pemahaman mendalam mengenai ekosistem penyiaran. Mulai dari jurnalistik televisi, produksi program, standar pemberitaan, hingga pengawasan isi siaran.
"Tim Pansel harus jeli dalam memilih anggota KPID. Ini bukan persoalan baru, bahkan sudah berulang. Ada calon yang tidak memiliki basic sebagai wartawan televisi maupun pengalaman langsung di bidang jurnalistik TV," ungkap Harkas.
Ia bahkan mempertanyakan apakah proses seleksi telah berjalan secara objektif dan benar-benar mengacu pada kebutuhan profesional lembaga pengawas penyiaran.
Harkas juga menyinggung dugaan adanya kepentingan tertentu dalam proses penjaringan calon anggota KPID, termasuk kemungkinan pengaruh dari kalangan pejabat, politisi maupun organisasi kemasyarakatan (ormas).
"Kalau melihat komposisi yang ada, muncul dugaan adanya titipan pejabat, politisi maupun ormas. Sementara pengalaman lapangan di bidang pertelevisian atau jurnalistik televisi justru tidak terlihat. Ini yang harus menjadi perhatian serius," tegasnya.
Dengan nada kritis, Harkas mengingatkan bahwa jabatan di lembaga pengawas penyiaran bukan tempat untuk belajar dari nol mengenai dunia pertelevisian.
Menurutnya, calon anggota KPID semestinya sudah memiliki bekal pengetahuan dan kompetensi sebelum menduduki posisi strategis tersebut.
"Ini duduk dulu baru dididik. Semestinya didik dulu baru duduk. Harus proporsional dalam dunia pertelevisian. Bagaimana seseorang bisa mengawasi siaran televisi kalau basic sebagai jurnalis televisi saja tidak dimiliki?" sindirnya.
Harkas menyampaikan kritik tersebut berdasarkan pengalaman profesionalnya sebagai wartawan senior televisi. Ia diketahui pernah berkecimpung di sejumlah media televisi, di antaranya Lombok TV, TVRI, MNC Media, hingga jaringan media yang kini dikenal sebagai iNews Media Group.
Berbekal pengalaman tersebut, ia menilai pengawasan penyiaran tidak cukup hanya bermodalkan pengetahuan umum tentang media. Diperlukan pemahaman teknis, pengalaman lapangan, serta kemampuan membaca persoalan profesional dalam industri penyiaran.
Kompetensi Tim Pansel Ikut Dipertanyakan
Tidak hanya calon anggota KPID, Harkas juga mempertanyakan kapasitas dan latar belakang Tim Pansel yang bertugas menentukan calon komisioner.
Ia menilai keterwakilan tenaga ahli yang memiliki pengalaman khusus di bidang pertelevisian perlu menjadi perhatian serius dalam susunan tim seleksi.
"Tim Panselnya juga tidak mencerminkan sebagai ahli di bidang pertelevisian. Bagaimana mungkin proses seleksi calon pengawas penyiaran berjalan maksimal jika unsur keahlian di bidang pertelevisian sendiri tidak menjadi perhatian?" ujarnya.
Karena itu, Harkas meminta dilakukan evaluasi terhadap mekanisme seleksi, termasuk kriteria penilaian dan kompetensi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penjaringan.
Baginya, KPID bukan lembaga formalitas untuk membagikan jabatan kepada kelompok atau orang-orang tertentu. KPID memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi isi siaran, menjaga kualitas penyiaran, serta memastikan lembaga penyiaran mematuhi ketentuan perundang-undangan.
"Jangan sampai lembaga yang bertugas mengawasi dunia penyiaran justru diisi orang-orang yang tidak memahami dunia penyiaran secara langsung. Seleksi harus mengutamakan kompetensi, integritas, rekam jejak, dan profesionalitas, bukan kedekatan dengan kekuasaan atau kelompok tertentu," tutupnya.
Sorotan tersebut menjadi ujian bagi transparansi dan objektivitas proses seleksi KPID NTB. Publik berhak mengetahui sejauh mana Pansel menerapkan standar kompetensi dan profesionalitas dalam menentukan calon komisioner.
Sebab, kualitas lembaga pengawas penyiaran sangat ditentukan oleh kualitas orang-orang yang mengisinya. Jangan sampai mereka yang diberi mandat mengawasi dunia penyiaran justru tidak memiliki pemahaman memadai tentang dunia yang harus diawasinya.
.jpg )
