![]() |
| Sosialisasi: Direktur Panas Bumi, Senator RI, dan pejabat tinggi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur foto bersama dengan peserta sosialisasi Panas Bumi, (Foto: Rosyidin/MP). |
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mendorong lahirnya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) pertama di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Timur, Kepala Seksi Wilayah II Taman Nasional Gunung Rinjani, Kepala Balai Kehutanan Rinjani Timur Wilayah NTB, Kapolres Lombok Timur, Kejari Lombok Timur, Dandim 1615/Lombok Timur, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, camat dan kepala desa se-Lombok Timur, hingga anggota Komite II DPD RI serta perwakilan pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.
Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Dr. P. Hadiwijaya, S.T., M.T., menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan upaya mempertemukan minat investor panas bumi dengan potensi besar di kawasan Sembalun yang sebelumnya telah ditawarkan sejak 2012.
Ia berharap WKP Sembalun dapat menjadi titik awal hadirnya PLTP pertama di NTB sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
"Kami memiliki harapan bahwa di NTB ini akan lahir PLTP pertama. Mudah-mudahan nanti di Sembalun, Lombok Timur, akan lahir PLTP pertama di NTB dan menjadi bagian penting dalam mendukung target ketahanan dan bauran energi kita," ujar Dr. P. Hadiwijaya saat memberikan sambutan dan membuka acara.
Menurut Hadiwijaya, panas bumi memiliki peran vital sebagai pembangkit baseload yang mampu beroperasi selama 24 jam penuh dengan usia pemanfaatan lebih dari 40 tahun. Ia mencontohkan pengalaman operasional panas bumi di Kamboja dan Dieang maupun pengembangan di wilayah lain yang tetap menjaga keandalan sistem kelistrikan serta keberlanjutan lingkungan.
Menjawab kekhawatiran masyarakat terkait aspek lingkungan, situs budaya, hingga potensi relokasi, Hadiwijaya menegaskan bahwa pengembangan panas bumi di kawasan yang berdekatan dengan situs sejarah maupun pemukiman tetap dapat berjalan selaras tanpa mengorbankan kelestarian budaya dan warga sekitar, sebagaimana praktik yang ia lihat di kawasan Dieng.
Selain itu, ia juga menyoroti pengalaman PLTP Muara Laboh di Solok Selatan yang mampu memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan masuknya investasi.
"Kehadiran PLTP itu menjadi stimulus dan multiplier effect bagi ekonomi wilayah sekitar. Ketika pasokan listrik stabil dan tidak ada penurunan kualitas lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan dukungan lintas daerah juga ikut terdorong," jelasnya.
Hadiwijaya menambahkan, pengembangan panas bumi ke depan tidak hanya berorientasi pada penyediaan listrik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat dan ekonomi turunan, seperti pemanfaatan panas untuk sektor agrikultur, pengeringan hasil panen atau kopi, kolam pemanasan, pemandian air panas, hingga penguatan UMKM lokal.
Ia juga mengapresiasi kesiapan akademisi, termasuk keberadaan Program Studi Teknik Geologi di Universitas Muhammadiyah Mataram, yang dinilai penting untuk mendukung riset dan pengembangan sumber daya panas bumi di daerah.
Untuk memperluas pemahaman dan transparansi di lapangan, pihak penyelenggara juga merencanakan kunjungan bersama perwakilan Forkopimda dan pemangku kepentingan ke lokasi rujukan di Sembalun agar dapat melihat langsung praktik pengembangan panas bumi beserta pemanfaatan potensi kawasan sekitarnya.
"Penting sekali sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Kami berharap sosialisasi ini menambah semangat baru agar pengembangan panas bumi di Sembalun tidak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga menyejahterakan masyarakat dan menggerakkan ekonomi Lombok Timur," kata Hadiwijaya.
Acara sosialisasi ini dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama para narasumber kompeten serta penyerahan plakat dan cinderamata kepada perwakilan daerah, anggota Komite II DPD RI, dan pihak pendukung pengembangan panas bumi.

