SKANDAL DUGAAN PUNGLI DUKCAPIL MATARAM? Hj Irni Bongkar Pengakuan Diminta Rp3 Juta Urus Perubahan Tahun Lahir, Nama Pejabat Disebut Dibawa-bawa

Abdul Rahim
Kamis, November 19, 2026 | 00.37 WIB Last Updated 2026-11-18T16:47:28Z
Kadis Dukcapil Irwan Rahadi

MANDALIKAPOST.com MATARAM – Dugaan praktik pungutan di luar ketentuan dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Mataram kembali menjadi sorotan. Seorang perempuan bernama Hj Irni mengungkap sejumlah pengalaman yang menurut pengakuannya melibatkan Vita Kardian, yang disebut bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram.


Hj Irni mengaku bukan hanya mengalami persoalan transaksi uang terkait pengurusan BI Checking, tetapi juga pernah dimintai sejumlah uang untuk pengurusan dokumen kependudukan.


Ia menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut nominal uang, melainkan dugaan praktik yang dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat apabila tidak segera ditelusuri.


Dijanjikan Bersihkan BI Checking, Uang Rp1,5 Juta Dipersoalkan


Hj Irni menceritakan, sekitar satu bulan sebelumnya Vita Kardian menawarkan bantuan untuk membersihkan namanya dari catatan BI Checking melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


Untuk jasa tersebut, Vita disebut meminta bayaran Rp2,5 juta. Hj Irni kemudian menyerahkan uang muka Rp1,5 juta, sementara sisanya Rp1 juta dijanjikan dibayarkan setelah pekerjaan selesai.


Namun, janji penyelesaian dalam waktu 14 hari kerja tidak terealisasi.


Hj Irni mengaku berulang kali menerima janji penundaan hingga akhirnya diberitahu bahwa permintaannya tidak bisa dibantu.


"Saya kecewa karena sudah diberikan janji-janji. Katanya bisa membersihkan nama saya melalui OJK, tetapi sampai sekarang tidak ada hasil," ungkap Hj Irni.


Terkait uang tersebut, Vita Kardian memberikan keterangan bahwa dirinya telah mengembalikan Rp1 juta dari total Rp1,5 juta yang diterima.


Dengan demikian, masih terdapat selisih Rp500 ribu yang perlu diperjelas penyelesaiannya berdasarkan keterangan kedua pihak.


Hj Irni Mengaku Diminta Rp3 Juta untuk Mengubah Tahun Lahir Ponakannya


Persoalan semakin serius setelah Hj Irni mengungkap dugaan permintaan uang dalam pengurusan perubahan data kependudukan.


Ia mengaku pernah meminta bantuan Vita Kardian untuk mengurus perubahan tahun lahir keponakannya, dari tahun 2004 menjadi 2005.


Namun, menurut pengakuan Hj Irni, dirinya justru diminta menyiapkan uang sebesar Rp3 juta untuk pengurusan tersebut.


"Saya mau urus perubahan tahun lahir ponakan saya, dari 2004 ke 2005. Vita minta Rp3 juta, tetapi saya tidak mampu membayar sebesar itu," ungkap Hj Irni.


Ia juga mengaku kecewa karena dalam sejumlah urusan administrasi kependudukan, dirinya merasa selalu diminta menyiapkan uang dengan alasan adanya orang dalam.


"Setiap kami mengurus KTP atau urusan lainnya, uang pasti diminta. Alasannya ada orang dalam. Vita juga sering membawa-bawa nama pejabat di Dukcapil Kota Mataram," bebernya.


Hj Irni mengaku khawatir apabila praktik seperti yang diceritakannya benar terjadi, masyarakat lain juga berpotensi mengalami hal serupa.


"Saya sakit hati. Dia sering meminta uang kepada saya. Tolong persoalan ini diproses, jangan sampai masyarakat dipindah-pindah dan akhirnya banyak korban selain saya," tegasnya.


Dugaan Tarif Pengurusan KTP Rp500 Ribu hingga Rp800 Ribu


Tidak berhenti di situ, Hj Irni juga 

menyampaikan informasi mengenai dugaan permintaan biaya Rp500 ribu hingga Rp800 ribu kepada masyarakat untuk pengurusan KTP.


Informasi tersebut masih memerlukan penelusuran dan pembuktian. Namun, apabila benar terdapat permintaan uang di luar ketentuan dengan memanfaatkan akses atau pengaruh jabatan, hal itu patut menjadi perhatian serius.


Sebab, pelayanan administrasi kependudukan merupakan pelayanan publik yang harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan.


Masyarakat tidak seharusnya dibebani biaya tambahan dengan alasan adanya orang dalam.


Kadis Dukcapil Irwan Rahadi: Jika Ada Staf Minta Jasa, Saya Tindak Tegas!


Menanggapi dugaan tersebut, Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Irwan Rahadi, menegaskan tidak akan mentoleransi apabila ada stafnya yang meminta uang jasa kepada masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan.


"Kalau ada staf saya yang meminta jasa, saya akan tindak, karena itu melanggar kode etik pelayanan. Saya akan tindak tegas," tegas Irwan Rahadi.


Pernyataan tersebut menjadi penting untuk ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal guna memastikan apakah ada pegawai yang menggunakan jabatan, identitas kedinasan, atau nama pejabat untuk menawarkan jasa pengurusan dokumen dengan imbalan uang.


Vita Kardian: Itu Urusan Pribadi, Tidak Ada Kaitannya dengan Kantor


Sementara itu, Vita Kardian saat dikonfirmasi membantah bahwa persoalan yang disampaikan Hj Irni berkaitan dengan institusi tempatnya bekerja.


Menurut Vita, persoalan tersebut merupakan urusan pribadi dan tidak memiliki sangkut paut dengan Dinas Dukcapil Kota Mataram.


"Tidak ada sangkut pautnya dengan kantor saya, Dinas Dukcapil Kota Mataram. Itu hanya perihal pribadi," jelas Vita Kardian.


Terkait uang Rp1,5 juta yang dipersoalkan Hj Irni, Vita juga menyatakan telah mengembalikan Rp1 juta.


Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam pemberitaan ini. Namun, dugaan permintaan Rp3 juta untuk perubahan tahun lahir keponakan Hj Irni serta dugaan penggunaan nama pejabat Dukcapil masih perlu diklarifikasi lebih lanjut kepada Vita.


Munculnya berbagai pengakuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Mataram.


Inspektorat Kota Mataram dan Ombudsman RI Perwakilan NTB patut mempertimbangkan penelusuran sesuai kewenangan masing-masing, terutama apabila terdapat pengaduan dan bukti pendukung mengenai dugaan pungutan di luar ketentuan.


Pemeriksaan juga penting untuk memastikan apakah persoalan tersebut murni transaksi pribadi atau terdapat dugaan penyalahgunaan jabatan, akses kedinasan, maupun pencatutan nama pejabat.


Publik kini menunggu langkah nyata Dinas Dukcapil Kota Mataram. Jangan sampai pelayanan yang seharusnya memudahkan masyarakat justru menimbulkan kesan bahwa pengurusan dokumen membutuhkan uang tambahan dan akses orang dalam.


Hj Irni berharap pengaduannya tidak berhenti sebatas klarifikasi.


"Saya ingin persoalan ini diproses. Jangan sampai ada masyarakat lain yang menjadi korban," pungkasnya.


Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • SKANDAL DUGAAN PUNGLI DUKCAPIL MATARAM? Hj Irni Bongkar Pengakuan Diminta Rp3 Juta Urus Perubahan Tahun Lahir, Nama Pejabat Disebut Dibawa-bawa

Trending Now