Fraksi Golkar dan Demokrat Soroti Sisa Anggaran Rp37,3 Miliar hingga Pemerataan Infrastruktur dalam Paripurna DPRD Lotim

Rosyidin S
Kamis, November 19, 2026 | 06.41 WIB Last Updated 2026-11-18T22:41:23Z
Paripurna: DPRD Kabupaten Lombok Timur gelar rapat paripurna III masa sidang I tahun 2026, (Foto: Istimewa/MP).

MANDALIKAPOST.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Paripurna III Masa Sidang I Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Lombok Timur, Rabu (18/11).


Agenda utama rapat ini adalah mendengarkan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, serta Raperda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears) Pekerjaan Infrastruktur Jalan dan Gedung Serbaguna.


Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat menyampaikan sejumlah catatan kritis, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan sisa anggaran proyek tahun jamak, hingga pemerataan sektor pendidikan dan kesehatan.


Juru bicara Fraksi Partai Golkar menekankan pentingnya digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah guna menutup kebocoran potensi PAD, tanpa harus membebani masyarakat kecil maupun pelaku UMKM.


Terkait struktur belanja modal pada RAPBD 2027 yang mencakup alokasi jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp169,5 miliar serta gedung dan bangunan sebesar Rp123,60 miliar, Golkar mendorong agar anggaran difokuskan pada program yang berdampak langsung pada ekonomi desa, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, serta percepatan penurunan angka stunting.


Selain itu, Fraksi Golkar memberikan perhatian khusus pada laporan capaian pembangunan jalan tahun jamak sepanjang 77,25 km dari target 283 km, serta rencana pemanfaatan kembali sisa anggaran sebesar Rp37,3 miliar.


"Kami mendukung secara prinsipal upaya pemanfaatan kembali sisa anggaran Rp37,3 miliar untuk penambahan volume pekerjaan dan memperluas cakupan ruas jalan kabupaten maupun jalan usaha tani, sepanjang memiliki payung hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah," tegas juru bicara Fraksi Golkar.


Fraksi Golkar juga meminta pemerintah daerah memaparkan secara transparan daftar ruas jalan prioritas yang akan menerima tambahan alokasi tersebut agar tercipta keadilan pembangunan antara wilayah utara, tengah, dan selatan.


Tak hanya soal jalan, Golkar turut mengawal proyek pembangunan Gedung Serbaguna yang kini memasuki tahap persiapan, mengingat skema pembiayaannya melibatkan anggaran APBD serta partisipasi masyarakat sekitar.


"Kami menekankan agar proses pengadaan dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang menghambat kualitas konstruksi," lanjutnya.


Di akhir penyampaiannya, Fraksi Golkar mengingatkan Pemkab Lombok Timur untuk memperhatikan kedisiplinan tata kelola pemerintahan, ketepatan waktu pengesahan APBD, peningkatan pelayanan di RSUD dan Puskesmas, serta perbaikan infrastruktur komunikasi di wilayah selatan seperti Labuhan Haji dan sekitarnya.


Senada dengan semangat pengawasan pembangunan, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya memandang bahwa kedua Raperda yang diajukan merupakan instrumen strategis bagi keberlanjutan pembangunan daerah.


Dalam pandangan umumnya terhadap perubahan Perda kegiatan tahun jamak, Fraksi Demokrat menyoroti sektor pendidikan dan meminta pemerintah daerah memastikan pemerataan sarana serta prasarana pendidikan, termasuk memberikan perhatian serius terhadap kondisi madrasah.


Selain sektor pendidikan, Demokrat juga menggarisbawahi optimalisasi layanan kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan daerah. Mereka menekankan agar biaya operasional tidak membebani pelayanan dasar, serta memastikan ketersediaan obat-obatan bagi masyarakat.


"Fungsi kesehatan harus berfokus pada peningkatan mutu layanan dan ketersediaan obat-obatan yang memadai. Jangan sampai persoalan ini menjadi keluhan berulang di tengah masyarakat," ujar juru bicara Fraksi Demokrat.


Menutup pandangannya, Fraksi Demokrat menyatakan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pembahasan anggaran dan proyek strategis daerah agar berpihak pada kepentingan publik.


"Fraksi Demokrat siap mendukung setiap program pemerintah daerah yang pro-rakyat, sembari tetap menjalankan fungsi pengawasan secara kritis, konstruktif, dan bertanggung jawab demi kepentingan seluruh masyarakat Lombok Timur," pungkasnya.

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Fraksi Golkar dan Demokrat Soroti Sisa Anggaran Rp37,3 Miliar hingga Pemerataan Infrastruktur dalam Paripurna DPRD Lotim

Trending Now