Rencana Mega Proyek Geothermal Sembalun Tuai Penolakan Keras dari Pemerhati Lingkungan

Rosyidin S
Sabtu, November 21, 2026 | 15.48 WIB Last Updated 2026-11-21T07:50:26Z
Ilustrasi: Gambar tangkapan layar pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal, (Foto: Istimewa/MP).

MANDALIKAPOST.com – Rencana pengembangan proyek panas bumi (geothermal) di kawasan Sembalun dan lereng Gunung Rinjani menuai kritik tajam dari kalangan pemerhati lingkungan dan unsur pemerintah desa di wilayah penyangga.


Penolakan mengemuka lantaran proyek berskala besar ini dinilai berpotensi mengancam kelestarian ekosistem, memperparah krisis air, serta mengabaikan partisipasi bermakna masyarakat terdampak.


Praktisi lingkungan sekaligus Panel Pakar Gema Alam, Bang Wen, menyayangkan langkah mendorong proyek geothermal skala raksasa di kawasan Rinjani. Ia menilai narasi transisi energi berkeadilan akan kehilangan maknanya jika dijalankan dengan pendekatan proyek besar yang justru sarat kepentingan pemodal dan elite birokrasi.


"Kalau lagi-lagi dibangun dengan skala besar seperti ini itu omong kosong sudah terang, karena yang selalu paling untung itu adalah pemodal dan oknum birokrat. Makanya kemudian kalau membangun geotermal di Rinjani itu banyak sekali konsekuensi yang harus diperhitungkan," ujar Sj, Muhamad Juaini menyampaikan pandangannya saat ditemui di Selong, Sabtu (21/11).


Menurut pria akrab disapa Bang Wen, terdapat sejumlah standar mendasar yang harus diuji secara jujur sebelum proyek digulirkan, mulai dari urgensi kebutuhan energi, daya dukung ekologis, dampak kumulatif terhadap siklus hidrologi, hingga keadilan distribusi risiko dan manfaat. 


Ia menegaskan bahwa Gunung Rinjani merupakan penyangga utama siklus air bagi masyarakat di Pulau Lombok, sehingga pembukaan bentang alam dan infrastruktur pengeboran dalam berisiko memicu penyusutan vegetasi serta penurunan cadangan air tanah.


"Perubahan bentang alam beri implikasi langsung terhadap pengurangan vegetasi, sedangkan vegetasi ini kita tahu dia adalah faktor penentuan signifikan bagi berjalannya siklus hidrologi. Tidak ada pohon, tidak ada yang menyerap air; kalau tidak ada yang menyerap air berarti tidak ada air tanah. Siap-siap sudah sumur kita mengering, sumber-sumber air yang ada di lingkar Rinjani hilang," tegas bang wen.


Selain isu ekologi dan hidrologi, bang wen juga menyoroti transparansi penyusunan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) serta keterwakilan warga dalam proses konsultasi publik.


Ia mengingatkan agar pelibatan warga tidak sekadar menggugurkan prosedur dengan memilih tokoh tertentu secara sepihak, melainkan benar-benar menyasar kelompok rentan dan warga yang bergantung langsung pada sumber air dan lahan pertanian.


"Janganlah jadikan itu proses kajian secara diam-diem seperti yang berapa kali kita temukan. Saya harap satu tahun itu betul-betul dilakukan bersama masyarakat diakar rumput, tidak diam-diam dilakukan oleh konsultan yang dibayar oleh investor ini yang kemudian tiba-tiba saja mengatakan hasilnya layak," katanya kritis.


Ia juga menambahkan bahwa prioritas utama saat ini bukan menambah tekanan ekologis di kawasan Rinjani, melainkan menghentikan rencana eksploitasi tersebut dan memfokuskan upaya pada pemulihan lingkungan.


"Pertama saya kira ini harus dihentikan niat pemerintah meluluskan niat investor untuk mengeksploitasi Rinjani ini. Kemudian yang kedua, ini kan sudah rusak, maka restorasi sebetulnya jawabannya, bukan menambah kerusakan dan kehancurannya," ucapnya.


Nada penolakan dan tuntutan keterbukaan informasi juga disuarakan oleh Irsan, perwakilan unsur pemerintah desa asal Suela. Ia mengungkapkan bahwa dalam berbagai forum diskusi bersama kelompok peduli lingkungan, aspirasi yang muncul cenderung menolak rencana proyek tersebut karena kekhawatiran dampak terhadap ruang hidup dan ketersediaan air warga.


Menurut Irsan, kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah penyangga saat ini adalah kepastian ketersediaan air bersih dan air irigasi pertanian, bukan tambahan pasokan listrik berskala besar.


Ia menilai persoalan krisis air dan distribusi air di tingkat lokal sudah dirasakan nyata oleh warga maupun desa-desa tetangga yang bergantung pada aliran hulu.


"Izinkan kami untuk menolak, sebab apa yang kami butuhkan itu air, bukan listrik. Yang pertama, yang kami butuhkan itu adalah air. Sampai hari ini kami ada kekurangan air, bahkan distribusi air kami diperjualbelikan oleh yang namanya perusahaan daerah (PDAM) begitu, sehingga itu juga berdampak kepada kebutuhan kami di lapangan," ungkap Irsan.


Ia berharap pemerintah membuka secara transparan peta wilayah terdampak, data kajian teknis, serta informasi debit air yang akurat sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Jika wilayah desa mereka masuk dalam zona terdampak, masyarakat harus dilibatkan secara partisipatif sejak awal.


"Kalau ternyata desa kami juga masuk dampak, ya jangan diputuskan sendiri, libatkan kami untuk membicarakan itu. Lakukan secara partisipatif biar kita tahu, dan jangan cari informasinya ke orang-orang tertentu," tuturnya.


Irsan menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa ruang hidup dan sumber air merupakan fondasi utama keberlangsungan warga dan sektor pertanian lokal.


"Izinkan kami untuk menolak jika memang itu akan mengganggu kehidupan kami, karena lokasi di mana geothermal itu akan dilakukan itu adalah ruang hidup kami dan air adalah bagian dari kehidupan," pungkas Irsan.

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Rencana Mega Proyek Geothermal Sembalun Tuai Penolakan Keras dari Pemerhati Lingkungan

Trending Now