MANDALIKAPOST.com- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP., mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya keluarga dan lingkungan pendidikan, untuk bersama-sama mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perundungan di lingkungan sekolah.
Ajakan tersebut disampaikan Wagub saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Fisik dan Seksual serta Pendewasaan Usia Perkawinan yang digelar Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB di SMAN 1 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (16/11/2026).
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Menurutnya, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB tidak boleh terus meningkat. Sebaliknya, seluruh pihak harus mengambil peran untuk menghentikan dan menurunkan kasus tersebut.
"Kita tidak boleh menyalahkan pihak mana pun, tetapi tugas kita bersama adalah memastikan angka tersebut tidak boleh terus beranjak lebih tinggi, tetapi harus berhenti. Bahkan kita harus mampu menurunkan angka tersebut," tegasnya.
Ia menjelaskan, keluarga merupakan lingkungan terkecil sekaligus fondasi utama dalam memberikan perlindungan kepada anak. Karena itu, keluarga harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk tumbuh, berkembang, serta menikmati masa remajanya.
Wagub yang juga seorang ibu tersebut mengingatkan pentingnya membangun suasana keluarga yang penuh perhatian dan kasih sayang agar anak tidak mencari pelarian dari lingkungan yang seharusnya memberikan perlindungan.
Selain keluarga, sekolah juga memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi peserta didik. Ia meminta kepala sekolah dan para guru memastikan tidak ada praktik perundungan maupun kekerasan yang membuat siswa takut datang ke sekolah.
"Jangan sampai dengan adanya bullying dan kekerasan terhadap anak membuat mereka takut untuk datang dan hadir di sekolah," ujarnya.
Ia juga mengingatkan para pendidik agar memberikan perhatian secara langsung kepada siswa dan tetap menjalankan tanggung jawab profesional sebagai guru ketika berada di lingkungan sekolah.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub turut mengapresiasi prestasi SMAN 1 Praya yang selama ini dikenal sebagai salah satu sekolah favorit dan banyak diminati lulusan SMP maupun MTs di Kabupaten Lombok Tengah.
Ia berpesan agar para siswa memanfaatkan kesempatan menempuh pendidikan selama tiga tahun di sekolah tersebut untuk terus belajar, mengembangkan potensi, dan mencetak prestasi.
Menurutnya, kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah favorit harus dibuktikan dengan kemampuan dan prestasi, bukan karena latar belakang keluarga atau kedudukan orang tua.
"Kalian memang layak menjadi pelajar di SMAN 1 Praya karena prestasi yang dimiliki. Dalam meraih prestasi, anak-anak laki-laki dan perempuan harus berkompetisi secara sehat," pesannya.
Wagub juga menyinggung pentingnya pemerataan akses pendidikan, mengingat tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di SMAN 1 Praya. Ia berharap keterbatasan ruang kelas dan tenaga pendidik tidak mengurangi kualitas pelayanan pendidikan di sekolah tersebut.
Dalam pemaparannya, Kepala SMAN 1 Praya H. Kadian, S.Pd., M.A.P., menjelaskan bahwa kapasitas ideal sekolah tersebut sekitar 1.300 siswa dengan 36 rombongan belajar. Namun, saat ini terdapat 41 rombongan belajar atau kelebihan lima rombel dari kapasitas ideal.
Kondisi tersebut membuat pihak sekolah harus bekerja ekstra dalam mengelola proses pembelajaran dan memenuhi kebutuhan layanan pendidikan bagi seluruh siswa.
Selain persoalan kapasitas, SMAN 1 Praya juga masih kekurangan 20 tenaga guru. Untuk menunjang kegiatan operasional sekolah, pihaknya turut mempekerjakan tenaga honorer yang terdiri dari 20 tenaga guru dan pegawai tidak tetap (PTT).
Namun, pembiayaan tenaga honorer tersebut menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya, pembayaran honor tidak dapat dibebankan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga selama ini mengandalkan sumbangan orang tua atau wali murid.
"Pembiayaan tenaga honorer GPP dan PTT ini sekitar Rp26 juta per bulan. Ini yang membuat kami setiap awal bulan harus berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut," ungkapnya.
Meski menghadapi keterbatasan, pihak sekolah menyampaikan bahwa kebutuhan pembiayaan tenaga honorer selama ini masih dapat diatasi.
Dalam kesempatan itu, Kepala SMAN 1 Praya juga mengungkapkan persoalan pernikahan usia dini yang berdampak pada keberlanjutan pendidikan siswa.
Pada tahun ajaran 2025/2026, tercatat seorang siswa SMAN 1 Praya terpaksa putus sekolah karena menikah. Pihak sekolah berharap kasus serupa tidak kembali terjadi pada tahun ajaran 2026/2027.
Di sisi lain, SMAN 1 Praya terus menunjukkan capaian positif, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik. Sejumlah siswa berhasil menorehkan prestasi, sementara para alumninya telah tersebar di berbagai sektor pekerjaan, termasuk pemerintahan dan lembaga legislatif.
Kepala sekolah berharap berbagai tantangan yang dihadapi tersebut mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah, sehingga kualitas pelayanan pendidikan di SMAN 1 Praya dapat terus ditingkatkan.

