Iklan BNS

Sumbawa Barat jadi Daerah Percontohan ODF Nasional

MandalikaPost.com
Jumat, Februari 28 | 16.03 WIB
Kadis PUPR Sumbawa Barat, Dr Ir H Amry Rakhman saat memberikan keterangan pers di Mataram.


MATARAM - Kabupaten Sumbawa Barat menjadi daerah percontohan sanitasi nasional sebagai daerah yang telah berhasil mencapai status Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan.

Hal tersebut juga membuat Sumbawa Barat terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Advokasi Horizontal Learning (AHL) Buang Air Besar Sembarangan Nol (BASNO) tingkat nasional yang akan digelar 3-4 Maret mendatang.

"Kegiatan AHL ini merupakan bagian dari roadshow yang dilakukan oleh AKKOPSI (Aliansi Kota dan Kabupaten Peduli Sanitasi Indonesia) untuk mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi. KSB jadi tuan rumah dan akan dihadiri 200 Bupati dan Walikota di Indonesia," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Perumahan Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, Jumat (28/2) di Mataram.

Amry menjelaskan, Sumbawa Barat sudah meraih status ODF sejak 2019 lalu. Pola sanitasi aman yang diimplementasikan sejak tahun 2016, tercatat sudah berhasil membangun sanitasi septic tank lebih dari 20 rumah tangga hingga 2019.

Ia menjelaskan, program ini diawali dengan program Tuntas Buang Air Besar Sembarangan (Tubabas) yang mulai dilaksanakan Pemda Sumbawa Barat pada 2016. Program Tubabas juga seiring dengan program Buang Air Besar Sembarangan Nol (BASNO) di Pemprov NTB.

"Keberhasilan Tubabas pada 2016, kemudian mendapat dukungan dari Kementerian PUPR di tahun 2017 hingga 2019 untuk peningkatan kualitas jamban, dan pengelolaan sanitasi septic tank aman," katanya.

Kegiatan AHL Basno akan dilaksanakan tanggal 3 sampai 4 Maret 2020. Nantinya Gubernur NTB akan sharing pengalaman kepada Gubernur dan atau Bupati/Walikota lainnya di Indonesia dalam usaha mencapai Basno. Sementara Bupati Sumbawa Barat akan berbagi pengelaman implementasi pengelolaan sanitasi aman di KSB.

Sejumlah pejabat juga akan hadir, seperti dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Pejabat Unicef, Gubernur dan Bupati serta Walikota di Indonesia.

Amry memaparkan, indeks sanitasi yang dinilai dari aspek akses, infrastruktur, progress dan nilai investasi yang dilkukan oleh AKKOPSI sehingga penggerakan di daerah menjadi lebih dinamis. AKKOPSI bertujuan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat melalui sinergi perencanaan dan implementasinya. Peran AKKOPSI terhadap percepatan sanitasi sangat strategis karena mempunyai visi terwujudnya sanitasi yang berkualitas dan berkesinambungan. (*)

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Sumbawa Barat jadi Daerah Percontohan ODF Nasional

Trending Now

Iklan