.jpg)
 |
| Politisi Partai Demokrat, H Junaidi Kasum (JK). |
LOMBOK BARAT - Politisi Partai Demokrat, H Juanidi Kasum menyatakan prihatin atas wacana pengajuan interpelasi dewan untuk kepemimpinan Zul-Rohmi yang dilontarkan Fraksi Demokrat DPRD NTB.
Junaidi yang menjabat Koordinator Divisi Perhubungan dan Informatika DPD Partai Demokrat NTB ini mengatakan, wacana interpelasi itu tidak mewakili suara dan sikap resmi Partai Demokrat. Selain itu, ia menilai wacana interpelasi akan menjadi ambigu karena partai Demokrat merupakan salah satu partai pengusung Zul-Rohmi dalam Pilkada NTB 2018, bersama PKS.
"Apa yang berkembang minggu-minggu ini di media, termasuk Fraksi Demokrat yang mewacanakan interpelasi, saya sebagai orang Demokrat sangat prihatin. Apalagi sampai di-judge bahwa wacana itu adalah sikap Demokrat. Karena kami sebagai pengurus tidak pernah diajak komunikasi dalam hal ini," kata Junaidi Kasum, dalam jumpa pers Senin (25/1) di Hotel Salazar Senggigi, Lombok Barat.
Pria yang populer disapa JK ini menegaskan, secara politik partai Demokrat merupakan salah satu pengusung pasangan Zul-Rohmi dalam Pilgub NTB 2018. Sehingga secara etika politik, partai ini berkewajiban mengawasi pemerintahan terkait visi dan misi Zul-Rohmi. Bukan sebaliknya menjadi oposisi, sampai mewacanakan interpelasi.
"Jadi sebaiknya teman-teman yang di DPR ayo kita awasi kinerja Zul-Rohmi yang sudab capek kita dukung. Bukan malah sebaliknya bersikap kontra (Zul-Rohmi)," ujarnya.
Menurutnya, ia bersama sejumlah pengurus DPD Partai Demokrat NTB berhak menolak wacana interpelasi, karena sejak awal tak pernah diajak komunikasi. Tiba-tiba Fraksi memunculkan wacana itu.
"Sebagai pengurus DPD sampai hari ini saya tidak pernah diajak komunikasi. Maka saya berhak tolak. Seharusnya yang penting harus ada komunikasi. Masa' partai yang sebelumnya mengusung justru yang melakukan interpelasi," tukasnya.
JK mengatakan, hak interpelasi memang merupakan hak DPRD, namun untuk menuju kesana semua ada proses dan tahapannya. Idealnya, Fraksi Demokrat berkomunikasi dengan Zul-Rohmi, kemudian dibawa ke DPD Demokrat dan dirumuskan bersama.
"Idealnya begitu. Itu tugas Ketua Fraksi berkomunikasi dengan DPD, baru kemudian di bawa ke lembaga sebagai suara Fraksi. Hak interpelasi hak mereka tetapi komunikasi dengan pengurus lain harus sepakat. Jangan bawa personalnya atas nama Ketua Fraksi," katanya.
Ia menekankan, Partai Demokrat di NTB sebaiknya lebih memprioritaskan berbenah secara internal terutama terkait keterpurukan Demokrat dalam Pilkada Serentak 2019 lalu.
"Sebaiknya fokus dan urus dulu keterpurukan Demokrat dalam Pilkada Serentak. NTB Demokrat gagal dan kalah di semua daerah. Di seluruh Kabupaten dan Kota (di NTB) itu kita kalah telak di semua tempat. Jadi jangan cari perhatian ke DPP dengan wacana interpelasi, tapi urusi keterpurukan kita, karena ini perintah DPP," tegasnya.
Siap Pimpin Demokrat NTB
JK yang sudah menjalin komunikasi dengan DPP Demokrat menyatakan, dirinya siap maju dalam Musda Partai Demokrat NTB tahun 2021 ini. Sebab ia menilai Partai Demokrat NTB dibawah kepemimpinan TGH Mahally Fikri saat ini tidak berhasil dan dinilai gagal.
"Kepemimpinan di Partai ini bukan sekadar tokoh besar. Tetapi harus punya kemampuan mengelola yang baik. AHY saat ini Ketua termuda diantara Partai Politik lain, sehingga di daerah pun harus pilih yang enerjik dan muda," kata JK.
JK menegaskan niatnya maju dalam Musda dan memimpin Demokrat NTB terdorong semangat dan rasa cinta pada partai.
"Saya cinta demokrat, ini partai besar, partai kader dan bekerja keras. Semangat saya maju karena ada keterpurukan di pengurus DPD, ini yang kita ingin benahi," tegasnya.
.jpg)
