.jpg)
 |
| Kepala Dinas Pariwisata NTB, H Lalu Moh Faozal. |
MATARAM - Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, H Lalu Moh. Faozal menanggapi kabar yang beredar bahwa pengangkatan ketua dan struktur Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB adalah inisiatif Gubernur NTB.
Menurut Faozal, usulan pergantian unsur penentu kebijakan BPPD NTB adalah murni inisiatif Dinas Pariwisata NTB sendiri sebagai bentuk penyegaran terhadap struktur BPPD di tengah pandemi saat ini.
"Tidak benar pengangkatan ketua atau struktur BPPD adalah inisiatif Gubernur NTB. Itu murni inisiatif Dispar yang kemudian diusulkan ke Gubernur NTB untuk diberikan SK," kata Faozal, Jumat (26/3).
BACA JUGA : Optimalkan Promosi Di Masa Pandemi Kepengurusan BPPD NTB Dirombak
Dijelaskan juga, terkait Ketua BPPD NTB terpilih, Ari Garmono dipilih secara kolektif kolegial oleh pengurus BPPD. Itu telah diatur melalui mekanisme sesuai Peraturan Gubernur (Pergub).
"Terpilihnya Ari Garmono sebagai ketua dan termasuk wakil ketua dan sekertaris juga telah melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan gubernur dan dipilih secara kolektif kolegial," jelasnya.
Sebelumnya Kadispar juga telah menjelaskan itu kepada Komisi II DPRD NTB.
"Penjelasan terkait proses ini sudah disampaikan ketika saya memenuhi undangan rapat dengan Komisi II DPRD NTB," katanya.
Dia mengatakan, perombakan pengurus BPPD NTB untuk melakukan penyegaran terhadap lembaga tersebut dalam mempromosikan pariwisata saat pandemi.
"Kenapa Dinas Pariwisata melakukan perombakan, itu sebagai bentuk penyegaran terhadap BPPD dalam mempromosikan pariwisata NTB saat pandemi," katanya.
Menurut Faozal, promosi pariwisata harus terus dilakukan, apalagi NTB bersiap menghadapi kunjungan wisatawan dalam waktu dekat dan juga rencana event MotoGP Mandalika.
"Jadi kita sangat butuh semangat promosi pariwisata dalam menghadapi MotoGP maupun untuk menormalkan kembali pariwisata di NTB," jelasnya.
Kadispar dengan tegas membantah bahwa tidak ada inisiatif pihak lain dalam merombak struktur BPPD NTB. Itu murni inisiatif Dinas Pariwisata untuk menggeliatkan promosi pariwisata di NTB.
Sebelumnya, pada Kamis (25/3) Komisi II DPRD NTB telah melakukan rapat dengar pendapat bersama Dispar NTB dan BPPD NTB.
Rapat dihadiri sembilan unsur penentu kebijakan di BPPD NTB dan Kadispar H Lalu Muhamad Faozal.
Menurut Faozal, kepada pihak dewan ia juga sudah menjelaskan tentang bagaimana proses dan mekanisme hingga kepengurusan BPPD NTB saat ini terbentuk.
"Jadi tidak benar ada isu atau berita pengangkatan struktur BPPD adalah inisiatif Gubernur NTB. Itu murni inisiatif Dinas Pariwisata, untuk mendorong geliat pariwisata kita," tegasnya.
.jpg)
