Iklan BNS

Dishub NTB : Lebih Produktif Jika Bersiap untuk Super Bike, Moto GP

MandalikaPost.com
Kamis, Agustus 12 | 20.22 WIB
Kepala Bidang Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan NTB, Mahmud Abdullah.

MANDALIKAPOST.com -  Dinas Perhubungan Provinsi NTB menilai isu penolakan trayek Damri wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Lombok, tidak produktif bagi sektor jasa transportasi. 


Sebab, secara aturan dan regulasi trayek Damri KSPN yang berlaku di 15 KSPN termasuk Mandalika, merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk mendukung pariwisata nasional yang muaranya ke arah peningkatan perekonomian masyarakat secara umum.


Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan NTB, Mahmud Abdullah mengatakan, saat ini seharusnya para pelaku jasa transportasi lebih berfokus menyiapkan diri menyambut event Super Bike dan MotoGP yang akan dihelat di Mandalika, Lombok.


"Ya saat ini memang lebih produktif jika kita bersiap menyambut Super Bike dan MotoGP. Bagaimana kesiapan armada angkutan kita, baik dari sisi standar dan juga jumlah armada," kata Mahmud Abdullah, Kamis 12 Agustus 2021 di Mataram.


BACA JUGA : Damri KSPN Tak Mengganggu Pasar Transportasi Lokal


Mahmud menjelaskan, trayek Damri KSPN bukan hanya di Lombok saja tetapi juga di beberapa KSPN lainnya seperti di di KSPN Danau Toba, Borobudur, Tanjung Kelayang, Wakatobi, Tanjung Lesung, Bromo, Tana Toraja, Labuan Bajo, Morotai, Likupang Bukit Tinggi, Kawah Ijen, Singaraja dan Karst Pacitan.


Ia mengungkapkan, trayek Damri KSPN tentunya sudah melalui kajian yang matang dari pemerintah pusat. Termasuk rute yang dilintasi tidak akan mengganggu pangsa pasar jasa transportasi yang sudah ada di daerah.


Hal ini dilakukan pemerintah untuk lebih membuka aksesbilitas antar destinasi pariwisata.


Terkait aksi protes sejumlah pelaku jasa transportasi, Mahmud mengatakan, Dinas Perhubungan NTB dalam hal ini bersikap netral. Namun sebagai regulator, Dishub mengamankan kebijakan pemerintah pusat, yang tujuannya memang untuk memajukan pariwisata di daerah ini.


"Kami dalam posisi tidak memihak, kita netral dari sisi regulator. (Trayek Damri) SPN ini kewenangan pusat dan sudah disetujui Gubernur. Kami amankan kebijakan pusat agar daerah maju," ujarnya.


Lagipula, papar dia, jika pun trayek Damri ini dihentikan, belum tentu transportasi yang ada pun kebanjiran tamu. Sebab kondisi riil saat ini di masa pendemi, jumlah kunjungan wisata di NTB terjun bebas. Baik wisatawan mancanegara maupun domestik.


"Untuk trayek Damri rute Lembar - Mandalika saja, saat ini dapat dua atau tiga penumpang dalam seminggu itu sudah bagus. Karena memang kondisi saat ini masih pandemi dan kunjungan wisata kita turun drastis. Jadi apa yang mau diperebutkan?," katanya.


Mahmud berharap para pelaku transportasi di NTB bisa bersama-sama melakukan hal terbaik untuk kemajuan daerah. Ia mengajak lebih berfokus pada persiapan NTB sebagai tuan rumah Superbike November 2021 dan MotoGP Maret 2022 mendatang.


BACA JUGA :  Sambut Superbike Mandalika, Dishub NTB Susun Skenario Transportasi


Dinas Perhubungan sendiri tengah menyusun skenario transportasi untuk menyambut gelaran Superbike Mandalika yang diperkirakan mendatangkan 31 ribu tamu.


"Pekan depan kita adakan rapat membahas persiapannya. Teman-teman pelaku transportasi bisa berfokus menyiapkan diri, karena perkiraan pusat itu sekitar 31 ribu tamu. Kita harus siap dari sisi jumlah armada dan standarisasi kendaraannya," ujarnya.


Sebelumnya, GM Damri Mataram, Sadi mengatakan, kebijakan pemerintah ini dilaksanakan untuk mendukung KSPN Mandalika di Lombok Tengah dengan ketersediaan transportasi aman, nyaman dan terjangkau. Terutama di saat jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara bisa kembali normal pasca pandemi mendatang.


"Jadi kami sebagai operator hanya melaksanakan kebijakan pemerintah. Namun memang dalam jangka panjang ke depan ini dibutuhkan, menyambut event-event pariwisata di Mandalika mendatang," kata Sadi.


Terkait protes dan keberatan sejumlah pelaku jasa transportasi, Sadi menilai hal tersebut sebagai hal yang wajar. Sehingga sosialisasi dan pertemuan intensif masih dilakukan untuk pemahaman yang lebih komprehensif.


Sadi menegaskan, rute Damri KSPN di Lombok tidak akan mengganggu pasar transportasi yang sudah ada. Sebab, rute yang dipilih umumnya melalui jalur-jalur yang selama ini belum atau tidak dilayani transportasi umum.


"Misalnya untuk rute Lembar - Mandalika, itu kita tidak lewat kota, tetapi lewat Mekaki, Sekotong. Sehingga perjalanan juga lebih lama dari yang bisa 1 jam jadi 3 jam," katanya.


Menurutnya, komunikasi dan koordinasi juga terus dilakukan Damri dengan Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten dan Kota serta stakeholders terkait lainnya. 


"Selain itu untuk Damri KSPN ini kan armada kita juga dibatasi, sehingga tidak mengganggu pasar lainnya. Gesekan dengan pelaku transportasi ini yang selalu kita hindari dan minimalisir," katanya.

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Dishub NTB : Lebih Produktif Jika Bersiap untuk Super Bike, Moto GP

Trending Now

Iklan