Iklan BNS

Permintaan RH dan Najam ke Pemprov NTB, Bukan Berarti Pemda Lotim Gagal

MandalikaPost.com
Minggu, Januari 09, 2022 | 16.13 WIB
Unjukrasa memprotes ceramah Ustadz Mizan di Lombok Timur.

MANDALIKAPOST.com - Pemerintah Provinsi NTB dinilai sudah cukup optimal dalam mengatensi dan menangani kasus Ustadz Mizan di Lombok Timur.


Pasca beredarnya potongan ceramah pimpinan Ponpes Assunnah Desa Bagik Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Ustad Mizan Qudsiah dan diikuti penyerangan massa, sehari kemudian langsung disikapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dengan menggelar rapat tertutup bersama Forkominda di kantor Gubernur NTB, pada Senin 3 Januari 2022.


Dalam pertemuan tersebut pemprov sepakat akan melakukan beberapa upaya dalam menenangkan dan perlindungan terhadap masyarakat dengan mencermati apa yang terjadi di lapangan. 


“Kita bersama Forkopinda mencermati keadaan di lapangan dan kronologisnya. Dari rangkaian-rangkaian itu kita sudah satukan persepsi. Tentu kita ingin menyelamatkan daerah ini dari momentum pembangunan dari hal-hal strategis ke depan,” kata Sekda Provinsi NTB, H Lalu Gita Ariadi yang memimpin rapat saat itu.


Gita mengatakan, Pemprov sudah mengambil langkah untuk menenangkan dan menjernihkan situasi agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. 


“Kita sepakat saat rapat dengan para tuan guru, agar kasus ini untuk diproses hukum. Salah benarnya nanti hukum yang menentukan. Jadi bukan kita biarkan, tapi mendorong juga proses hukum bagaimana yang sebenar-benarnya,” tegas Gita.


Dengan mengedepankan proses hukum, Gita berharap agar publik mengetahui kejadian sebenarnya. 


“Jadi silakan tegakkan hukum setegak-tegaknya. Yang salah dihukum, yang tidak salah dilakukan pembinaan,” katanya.


Gita mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga kondusifitas daerah dan menyerahkan masalah ini ke penegak hukum.


Terlebih sekarang ini situasi dan kondisi daerah sedang terpuruk akibat berbagai macam musibah yang terjadi. 


“Kita sudah terpuruk. Kita ingin melanjutkan momentum pembangunan, tapi kalau masalah dalam keadaan kurang kondusif, lalu siapa nanti yang datang kalau MotoGP digelar. Makanya mari kita ciptakan kondusifitas suasana yang baik di tengah masyarakat kita,” katanya.


Sebelumnya, kritik dan saran untuk Pemprov NTB disampaikan anggota DPR RI Rachmat Hidayat, dan juga anggota DPRD NTB TGH Najamuddin Mustofa.


Kedua politisi senior itu meminta Pemprov tidak lepas tangan terhadap eskalasi yang meningkat di Lombok Timur berkaitan dengan masalah Ustadz Mizan tersebut.


Sejumlah pihak menilai Pemprov NTB sejauh ini sudah bekerja optimal untuk menangani masalah di Lombok Timur tersebut.


Sekjen Komunitas Demokrasi NTB, Zulfikar menilai, kritik dan saran Rachmat Hidayat dan TGH Najamuddin Mustofa, agar masalah ini bisa terus menjadi atensi juga dinilai positif. Apalagi keduanya meminta Pemprov NTB segera turun tangan agar kasus Ustadz Mizan ini tidak meluas ke daerah lain.


Hal tersebut bukan berarti Rachmat Hidayat dan TGH Najamuddin Mustofa meragukan atau menganggap Pemda Lombok Timur tidak mampu mengatasi masalah ini.


"Saran dua politisi senior kita itu kan agar Pemprov mengantisipasi masalah ini supaya tidak meluas ke Kabupaten/Kota lainnya. Ini sangat positif. Dan saya rasa ini bukan berarti keduanya menganggap Pemda Lotim gagal atau tidak mampu  menangani masalah tersebut," ujar Zulfikar , Minggu 9 Januari 2022.


Ia mengatakan, kasus Ustadz Mizan saat ini sudah ditangani pihak Polda NTB untuk proses hukumnya.


Ia berharap agar masyarakat, khususnya kelompok pemuda untuk bisa sama-sama menahan diri, termasuk dalam menggunakan media sosial.


Sebaliknya, untuk Ustadz Mizan dan pengikutnya pun diminta untuk bisa menahan diri pula, dan tidak memposting ceramah-ceramah yang bisa menyinggung kearifan lokal masyarakat NTB.


"Suasana saat ini kan sudah mulai kondusif, masyarakat menyerahkan masalah ini ke pihak berwenang dalam hal ini Polda NTB," katanya.


Menurutnya, saat ini adalah momentum untuk menunjukan kebersamaan dan bukan saling menyalahkan.


Sebab, papar dia, Pemprov NTB pasti akan optimal sesuai tupoksinya. Apalagi NTB akan menjadi tuan rumah sejumlah event internasional termasuk MotoGP 2022.


"Pasti Pemprov sangat punya kepentingan untuk kondusifitas daerah ini, sehingga tidak mungkin lepas tangan. Bakesbangpoldagri juga saya lihat juga aktif turun untuk menekan eskalasi dan menjaga kondusitas bersama unsur TNI-Polri yang ada," katanya. 

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Permintaan RH dan Najam ke Pemprov NTB, Bukan Berarti Pemda Lotim Gagal

Trending Now

Iklan