Soal PJS ,Gubernur Serahkan Ke Presiden

 

Gubernur NTB Zulkieflimansyah

MANDALIKAPOST.com- Masa jabatan pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah dan Hj Sitti Rohmi Djalillah akan berakhir pada 19 September 2023.

Sementara Pilkada serentak 2024 akan dilangsungkan pada 27 November 2024. Bila ditambah proses penghitungan suara, tahapan sengketa, penetapan, hingga pelantikan diperkirakan baru tuntas tahun 2025.

Guna mengisi kekosongan jabatan, nantinya jabatan gubernur akan digantikan oleh Penjabat Sementara (Pjs) yang ditunjuk langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

Kehadiran Pjs selama hampir satu tahun lebih tersebut bisa saja menjadi sebuah ancaman bagi pejabat incumbent atau petahana.

Menanggapi hal itu, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengatakan tidak merisaukan hal tersebut, karena menurut gubernur semuanya akan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang menilai.

"Ke depan dunianya sudah beda. Jadi bukan lagi berpolitik itu terukur. Nanti kita lihat masyarakat, kalau masyarakat masih suka kita, ya kita lihatlah. Tapi kalau masyarakat sudah tidak suka kepemimpinan kita, ya kita nggak maksain diri kita maju juga. Masak orang ditolak masyarakat masih punya ambisi maju, kita realistis saja, nanti kita lihat saja, bisa iya bisa juga tidak," kata  Zulkieflimansyah kepada wartawan di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Selasa (13/12/22)

Menurutnya, siapapun yang mempunyai gagasan yang bagus dan tidak mengganggu dinamika bernegara dan mempunyai ide yang segar bisa mencalonkan diri menjadi pimpinan daerah.

"Pengalaman saya, yang penting nggak mengganggu dinamika bernegara itu jalan sendiri kok, apalagi kalau dia punya gagasan, punya ide yang segar yang lebih baguslah. Tapi siapapun gubernurnya , bupatinya yang penting jangan ganggu dinamika masyarakat," pesan orang nomor satu di NTB itu.

Bang Zul sapaan akrabnya, mengaku tidak ingin terburu-terburu untuk menyatakan maju atau tidak maju kembali dalam kontestasi Pilkada Gubernur NTB 2024. Karena dirinya masih melihat hasil survei dulu dan kehendak masyarakat NTB, apakah masih menginginkannya atau tidak.

"Saya juga belum tentu maju, kecuali sudah pasti saya maju. Nanti kita lihat survei-nya bagaimana, kalau masyarakat masih menginginkan kita maju ya kita beriatikarohlah, tapi kalau masyarakat tidak menginginkan kita maju, kita dukung yang diinginkan masyarakat," ucapnya.

Oleh karena itu, mengenai Pjs yang akan menjabat nanti, dirinya menyerahkan  sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. 

"Jadi nanti DPRD kita ngasih rekomendasi, kemudian Mendagri kasih rekomendasi  mungkin mereka minta saya juga untuk merekomendasi tapi tetap yang mutusin adalah presiden," katanya.

Terlebih lagi, kata dia, syarat untuk mengisi Pjs Gubernur tersebut harus ada dari Eselon 1, yakni bisa Sekertaris Daerah (Sekda NTB), Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Rektror Universitas Mataram (Unram) serta yang paling santer didengar masyarakat yakni nama mantan Kapolda NTB, Irjen Polisi M Iqbal.

"Menurut saya ada nama-nama yang layak kita dorong ada eselon 1 kan kita terbatas, disini ada Sekda NTB, Rektor UIN, Rektor Unram. Itu aja pilihannya, pak Iqbal juga. Tapi siapapun itu tetap harus persetujuan pak Presiden Jokowi," pungkas Gubernur NTB.