Realisasi PKB Triwulan I Cukup Baik, Terima Kasih Atas Kepatuhan Wajib Pajak

 

Kepala Bappenda Provinsi NTB, Hj. Eva Dewiyani, S.P., saat membuka kegiatan Rapat Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 

MANDALIKAPOST.com-Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB pada triwulan I tahun anggaran 2023 terbilang cukup baik. Hal ini terlihat dari realisasi jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dari objek kendaraan aktif (daftar ulang) yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2022.

"Meningkatnya realisasi penerimaan pajak kendaraan dari daftar ulang ini dibandingkan triwulan I tahun 2022, menunjukkan kinerja pelayanan yang semakin baik. Jadi meningkatnya realisasi tidak hanya bersumber dari jumlah kendaraan baru, namun juga disertai dengan peningkatan berbagai layanan yang telah kita upayakan," ungkap Kepala Bappenda Provinsi NTB, Hj. Eva Dewiyani, S.P., selepas membuka kegiatan Rapat Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Selasa (2/5/2023), di Ruang Kerjanya. 

Dijelaskannya, objek kendaraan aktif atau yang melakukan daftar ulang (DU) merupakan potensi penerimaan PKB yang paling utama dan harus dijaga. Disamping terus menerus melakukan berbagai sosialisasi dan edukasi terhadap kendaraan-kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (TMDU) atau yang menunggak PKB agar dapat segera menunaikan kewajibannya.

Sehingga menurutnya, dengan hadirnya 103 unit fasilitas layanan kesamsatan yang tersebar di seluruh wilayah NTB, disertai dengan peningkatan manajemen dan kualitas layanan, diharapkan dapat mendukung pencapaian target penerimaan PKB yang naik cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Hingga 31 Maret 2023, realisasi PKB dari daftar ulang sebesar Rp. 80,56 Milyar lebih atau 20,14 persen. Mengalami pertumbuhan sebesar 6,43   persen atau Rp. 4,86 milyar lebih dibandingkan triwulan I tahun 2022. Walaupun diakui Hj. Eva bahwa jika dilihat dari sisi pencapaian target di Triwulan I tahun 2023 ini memang agak sedikit terlambat. Menurutnya, hal tersebut disebabkan penetapan target penerimaan yang cukup tinggi di tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Untuk itu, ia berharap kepada seluruh UPTB UPPD Bappenda Provinsi NTB agar terus berusaha optimal serta menghadirkan berbagai inovasi dan kreatifitas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"UPT-UPT Bappenda harus terus meningkatkan kinerja, karena kemungkinan akan ada tambahan-tambahan pendapatan, karena banyak OPD yang meminta tambahan belanja kegiatan. Dan yang menjadi harapan dari itu semua ada di Bappenda," pintanya. 

Berdasarkan validasi data potensi kendaraan bermotor per 1 Januari 2023, total potensi objek kendaraan bermotor sebanyak 1.837.342 unit dengan nilai PKB sebesar Rp. 1,21 Triliun lebih. Terdiri dari objek kendaraan aktif, TMDU 1 - 5 tahun dan TMDU lebih dari 5 tahun. Jumlah potensi objek kendaraan ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,43 persen dibandingkan tahun 2022, demikian juga dengan potensi PKB yang tumbuh sebesar 10,85 persen.

Sedangkan untuk realisasi PKB s.d. triwulan I Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 121.205.003.108 dengan 202.201 objek kendaraan bermotor. Mengalami pertumbuhan 9,74 persen jika dibandingkan dengan penerimaan PKB pada triwulan yang sama tahun 2022, yakni sebesar Rp. 110.442.918.946.

Demikian juga untuk realisasi BBNKB triwulan I 2023 sebesar Rp. 101.473.078.209, dengan objek kendaraan bermotor sebanyak 27.477 unit. Penerimaan BBNKB ini Mengalami pertumbuhan sebesar 21,30 persen jika dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun 2022. 

Pada kesempatan tersebut Hj. Eva juga meminta seluruh jajaran Bappenda Provinsi NTB agar terus meningkatkan disiplin dan kinerja, serta melakukan berbagai sosialisasi terhadap kemanfaatan pajak daerah bagi pembangunan. 

"Selain upaya-upaya sosialisasi dan edukasi dari kantor, saya juga minta agar seluruh pegawai Bappenda secara proaktif menyampaikan berbagai program kerja Bappenda serta kebijakan terkait peningkatan kepatuhan wajib pajak. Teman-teman semua juga harus bisa menyampaikan berbagai manfaat pembangunan dari pajak daerah yang telah dibayarkan," pungkas Hj. Eva.