Visi Besar untuk Indonesia, NTB Berbagi Pemikiran dan Inovasi Membangun SMK !!

Kabid Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, M Khairul Ihwan.

MANDALIKAPOST.com - Kinerja Pemprov NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus mendapat perhatian positif secara nasional. Bidang Pendidikan SMK Dikbud NTB juga mulai menjadi trend setter untuk pengembangan SMK di kawasan Indonesia Timur.

Dijumpai Jumat 7 Juli 2023, Kabid Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, M Khairul Ihwan, berbagi pemikiran dan inovasi membangun SMK menuju NTB Mandiri.

"Dari NTB, kita berbagi visi besar untuk Indonesia. Pengalaman kami selama ini, setidaknya ada empat faktor utama yang harus dipenuhi dalam membangun SMK, yakni pembangunan SDM, sarana prasarana, membentuk regulasi, dan mengatur operasional," kata Ihwan, Jumat 7 Juli 2023, di Mataram.

Ia memaparkan, untuk faktor pertama membangun sumber daya manusia (SDM), NTB sudah berhasil menerapkan 11 Strategi SMK Gemilang Karya. Semuanya diatur dengan detil untuk menciptakan lulusan yang berkompeten dan memiliki kemampuan standar dunia kerja.

"Faktor kedua, mengatur sarananya supaya bisa mensuport program kita. peralatan industri yang standar dan gedungnya. Tapi ini memang hanya bisa dilakukan dengan intervensi DAK (dana alokasi khusus) dari (pemerintah) pusat, karena APBD kita tak punya kemampuan untuk memenuhi secara total," katanya.

Faktor yang ketiga, papar Ihwan, adalah regulasi. Di NTB, pemerintah sudah menerbitkan beberapa regulasi yang sangat mensupport, antara lain Peraturan Gubernur (Pergub) NTB nomor 75 Tahun 2020 tentang Revitalisasi SMK. Hal ini sangat menunjang 11 Strategi SMK Gemilang Karya yang sudah beberapa tahun berjalan optimal.

Kemudian Pergub Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kawasan Inkubasi Bisnis yang memungkinkan Badan Riset dan Industri Daerah (BRIDA) menjalin kemitraan dengan industri dan memfasilitasi kemudahan investasi.

"Kemudian Pergub Nomor 43 tahun 2020 tentang Bela Beli Produk Lokal. Sehingga di periode SMK bisa produksi, maka aktivitas industri dalam sekolah bisa dijual ke pasaran," kata Ihwan.

Faktor utama yang ke empat, tambah Ihwan, adalah bagaimana mengatur operasional. Termasuk pengelolaan dana BOS dari pusat bisa dioptimalkan di sekolah.

Ajak Perusahaan Mitra Berinvestasi di Daerah

Menurut Ihwan, selain empat faktor utama tersebut, harus ada inovasi bagaimana SMK ke depan bisa berjalan bersinergi dengan dunia industri dan dunia usaha.

"Terhadap empat faktor utama ini, kita juga  harus punya inovasi bagaimana caranya SMK bisa jalan dan bersinergi dengan industri dan dunia usaha. Maka Dana DAK Pendidikan dari pusat mulai dari Provinsi dan Kabupaten/Kota bisa kita manfaatkan dengan optimal," katanya.

Ihwan mengungkapkan, besaran DAK Pendidikan yang digelontorkan pusat ke NTB baik ke Provinsi dan Kabupaten/Kota cukup besar setiap tahun. Kisarannya antara Rp450 Miliar - Rp500 Miliar.

Tiap tahun sekitar Rp500 Miliar dana pusat itu, dan selama ini yang terjadi dari tahun ke tahun selama bertahun-tahun, DAK Pendidikan ini hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan sarana prasarana. 

"Peralatan seperti komputer, mebel dan TIK semua berasal dari luar daerah kita. Sementara lulusan SMK kita 35 ribu orang pertahun, masih kesulitan mendapatkan pekerjaan karena aktivitas industri dan investasi belum banyak," katanya.

Mindset ini menurut Ihwan harus mulai berubah dengan inovasi yang didukung dengan regulasi yag sudah tersedia di daerah ini.

Menurut dia, sekolah bisa meminta perusahaan mitra untuk berinvestasi di daerah dengan segala kemudahan yang ditawarkan.

"Idealnya dari DAK Pendidikan yang Rp500 Miliar yang rutin kita belanjakan, kita minta agar perusahaan - perusahaan mitra yang rutin menjual barangnya ke NTB agar membuka cabang usahanya di NTB. Kenapa demikian? karena kita punya regulasinya, Pergub 43 Tahun 2020 tentang Bela Beli Produk Lokal," katanya.

Ihwan mengatakan, jika perusahaan - perusahaan mitra sekolah ini membuka cabang di daerah maka bukan hanya mampu menyerap lapangan pekerjaan, tapi juga sekaligus menciptakan produk NTB yang siap dijual dan dipasarkan ke daerah lain. 

Untuk memudahkan investasi dan usaha mereka di daerah, NTB juga punya regulasi Pergub Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Kawasan Inkubasi Bisnis. Perusahaan bisa manfaatkan kemudahan itu di BRIDA. Akan difasilitasi areal gratis untuk produksi mereka. Nantinya kalau usahanya sudah berkembang dan besar mereka bisa membuat pabrikasi di luar BRIDA.

"Ini semua upaya Pemprov NTB untuk menggesa membangun iklim industri SMK, berkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri. Polanya adalah ketika nanti perusahaan-perusahaan itu membangun bangun cabang pabrik di NTB, maka semua bisa terlibat. SMK bisa terlibat dalam rantai pasoknya, industri kita bisa terlibat, sentra logam kita bisa berpartisipasi, jadi semua akan hidup," katanya.

Selain itu, tambah Ihwan, dengan cabang perusahaan di daerah maka akan terjadi transfer teknologi.

"Akan ada transfer teknologi, misalnya awalnya tahun pertama sampai kelima orang-orang kita hanya jadi karyawan. Di tahun selanjutnya hingga ke 10, bisa jadi orang NTB mampu bikin produk sendiri yang memperkaya produk Indonesia. Sehingga bisa menjadikan NTB sebagai daerah baru penghasil produk dan teknologi yang bisa dipasarakan di Indonesia, maupun ekspor ke luar negeri. Jadi, Program Industrialisasi NTB adalah sebuah keniscayaan," katanya. (*)