.jpg )
.jpg)
.jpg) |
| Mahasiswa Fatepa Unram saat berdiskusi di kampus. |
MANDALIKAPOST.com - Wacana branding beras lokal NTB yang dilontarkan Pj Gubernur Lalu Gita Ariadi mendapat sorotan dan dikritisi mahasiswa, masyarakat.
Pj Gubernur NTB dinilai tidak peka dan tak memahami masalah yang terjadi di tingkat bawah di tananan masyarakat.
.jpg) |
| Imam Hanafi Isbat. |
Pasalnya, wacana yang dilontarkan bukan solusi untuk mengatasi masalah stok beras daerah dan juga harga beras yang terus meroket di daerah ini.
"Jadi lucu dan kontra produktif wacana Pj Gubernur yang ingin membranding kemasan beras lokal. Sebab persoalan hari ini adalah melambungnya harga beras," tegas Ketua BEM Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri (Fatepa) Universitas Mataram, Imam Hanafi Isbat.
Menurut Hanafi, branding dan kemasan beras lokal bukan solusi. Lagipula, komiditi ini bukan komoditi yang sulit terserap pasar.
Selain itu, kondisi saat ini stok beras NTB mulai menipis dan harga beras melambung tinggi. Tanpa branding pun sebenarnya komoditi ini pasti terserap pasar.
Hanafi menilai, Pj Gubernur tidak peka masalah yang dihadapi masyarakatnya.
"Ini kan ibarat orang sakit perut tapi dikasih obat sakit gigi. Kebijakan yang aneh. Saat ini nggak perlu kemasan, biar pun kemasannya hanya kantong kresek asal harganya murah pasti beras diburu," tukasnya.
Diketahui, saat ini harga beras di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus melambung hingga tembus Rp15.000 per kg untuk jenis beras premium. Harga ini terus naik secara bertahap dari Rp13.000 kemudian ke Rp14.000 hingga saat ini sudah tembus Rp15.000.
Padahal produksi beras di Nusa Tenggara Barat tembus 820.000 ton hingga 900.000 ton per tahun, dan konsumsi beras dalam daerah NTB hanya sekitar 600.000 ton, artinya NTB surplus beras sekitar 300.000 ton.
Penyebab mahalnya harga beras tidak lepas dari pengaruh global dan nasional dimana kebijakan beberapa negara seperti India yang membatasi impor beras. Dampaknya distributor beras di NTB juga masih membatasi keluarnya beras walaupun stok di gudang masih cukup.
Pembatasan ini juga disebabkan antisipasi kemarau panjang yang saat ini sedang berlangsung.
Selain itu, penyebab beras mahal karena gabah di NTB masih dijual ke luar daerah, aksi penjualan gabah keluar daerah menyebabkan usaha penggilingan di NTB tidak jalan dengan optimal dan menutup lapangan kerja dan kontrol terhadap stok beras tidak optimal.
Hanafi menegaskan, Pemprov NTB harusnya lebih konsen pada tata niaga beras. Bukan malah berwacana aneh tentang branding dan kemasan beras.
"Jangankan kami yang mahasiswa, masyarakat kecil pasti mengkritisi kebijakan Pj Gubernur yang aneh dan lucu ini," tegasnya.
