Pariwisata: Salah satu bangunan di Cemara Siu tidak difungsikan secara maksimal. (Foto: Rosyidin/MP). |
MANDALIKAPOST.com – Proses penyusunan masterplan pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW) Cemara Siu, Lombok Timur, menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Meskipun melibatkan banyak stakeholder, hasil akhir dinilai tidak sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat setempat.
Lia, seorang praktisi pariwisata dan manager DMO mengungkapkan kekecewaannya. "Saya melihat kita tidak benar-benar ingin menyelesaikan masalah. Masterplan ini hanya menjadi formalitas," tandasnya.
Salah satu kejanggalan yang disoroti adalah penggunaan nomenklatur "Masterplan" untuk area seluas 1,4 hektar.
"Wajar masyarakat bertanya, di tengah ramainya diskusi tentang urgensi perencanaan, yang datang hanya judul programnya saja," tegas Lia.
Proses partisipasi masyarakat juga dinilai tidak optimal.
"Masukan yang kami berikan pada FGD pertama di Sembalun pada akhirnya tidak dijadikan pertimbangan," ketus Lia.
Royal Sembahulun, penggiat pariwisata, bahkan mempertanyakan penggunaan dana masterplan untuk proyek yang menurutnya lebih cocok disebut siteplan.
"Ini sebenarnya proyek siteplan tapi pakai dana masterplan, atau bagaimana?" tanyanya.
Lokasi perencanaan masterplan Cemara Siu. (Foto: Rosyidin/MP). |
Keputusan menggelar FGD kedua di luar Sembalun semakin menguatkan dugaan ketidakseriusan pemerintah dalam melibatkan masyarakat.
"Kalau hanya bicara cemara siu, cukup pemda dengan pusat saja, majelis sebesar ini mubazir kalau hanya dipakai untuk bicara tapak," ungkap Mertawi dari Majelis Adat Ke-Paeran Sembalun.
Hasil akhir masterplan dinilai monoton, hanya mengulang pendekatan komersial yang sudah ada sebelumnya.
"Mana-mana maunya sudah, artinya kita dukung pembangunan pisiknya jika itu tujuannya untuk GTW atau PAD Lombok Timur. Tapi konteksnya bukan itu," tegas Mertawi.
Pemerintah daerah juga disorot karena dinilai kurang proaktif dalam memastikan masterplan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Seharusnya pemerintah daerah menjadi fasilitator yang baik," ujar Mertawi.
Meskipun kecewa, masyarakat tetap berharap pemerintah dapat menyusun ulang masterplan kawasan Sembalun dengan melibatkan masyarakat secara lebih serius.
"Kami tetap berharap agar pemerintah bisa melihat bahwa Kawasan Sembalun darurat perencanaan," harapnya.